Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Indonesia mempunyai mekanisme check and balance yang baik jika dibandingkan dengan berbagai negara di dunia.
Hal itu terlihat dari mekanisme pemerintah merencanakan, menganggarkan, dan membahas keuangan negara dengan DPR yang punya hak budget. Kemudian DPR melakukan pengawasan dan kemudian pemerintah mempertanggungjawabkan dan diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemudian kembali lagi kepada DPR untuk dibahas lagi RUU pertanggungjawaban.
Baca juga:Wapres: Perkembangan Ekonomi Syariah Masih Perlu Dipacu
Mekanisme ini dikatakan memiliki check and balance yang baik dan berdasarkan pengalaman Sri Mulyani yang pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank Dunia bahwa mekanisme ini jarang ditemukan di berbagai negara di dunia.
"Ini sangat jarang negara-negara di dunia punya mekanisme check and balance yang cukup seimbang seperti di Indonesia yang demokratis," ungkapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (23/6).
Sri Mulyani menambahkan dengan adanya sistem politik dari mulai sentralisasi sampai desentralisasi dan dengan jumlah partai serta kombinasi yang tidak mudah telah menimbulkan warna dari tata kelola perundang-undangan dan bagaimana proses budgeting Indonesia.
Baca juga:DPR RI Beri Dukungan Penuh Penambahan Anggaran Kementan
Inj dikatakan tidak sama dengan Rusia yang hanya memiliki satu partai, Amerika dua partai, dan Inggris yamg hanya memiliki dua partai. "Kita melihat bahwa prosesnya berjalan cukup baik," pungkasnya. (Des/A-3)
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan adanya penambahan anggaran yang signifikan untuk Program Sekolah Rakyat pada tahun 2026.
Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang asing Australian Dollar (AUD) (Kangaroo Bond) sebesar AU$ 800 Juta.
KETUA Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan terkait gaji guru dan dosen di Indonesia yang kecil. Menurutnya pernyataan ini menjadi pengingat.
BARU-baru ini dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung soal gaji dosen dan guru yang tidak besar.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menanggapi persoalan rendahnya gaji dosen dan guru saat menjadi pembicara dalam Konvensi Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025.
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved