DPR Nilai Daripada Dana Talangan, Lebih Baik Creative Financing

SIKAP kritis sejumlah anggota Komisi VI DPR RI terhadap kebijakan pemerintah memberikan dana talangan untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan tanpa alasan. Kebijakan tersebut dinilai akan menjadi utang yang dibebankan pada BUMN.

BUMN-BUMN yang diberi dana talangan akan kesulitan menjalankan bisnis mereka karena terbebani kewajiban yang harus dibayar ke pemerintah. Langkah ini akan membuat BUMN sulit menjadi perusahaan yang profesional.

Fraksi NasDem yang paling getol menyuarakan ketidaksetujuannya atas kebijakan dana talangan tersebut. Menurut anggota Komisi VI DPR RI Muhammad Rapsel Ali, banyak opsi yang bisa diambil daripada memaksakan dana talangan. 

“Kami paham perusahaan-perusahaan tersebut memang butuh tindakan penyelamatan. Tetapi kerugian aksi korporasi tersebut juga bisa diatasi dengan aksi korporasi. Untuk apa para direksi digaji besar, jika berpikir solusinya hanya dengan mendapat dana talangan?,” kritik politikus yang mewakili Dapil 1 Sulsel ini, Rabu, 24 Juni. 

Menurut Rapsel, pemerintah sebaiknya menghapus skema dana talangan dan menggantinya dengan cara cara elegan. Salah satunya creative financing.

Maksud dari creative financing tersebut adalah pembiayaan yang tidak melulu dari APBN, seperti melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dengan creative financing, BUMN diberi keleluasaan untuk mencari dana selain dari pemerintah. 

“Kenapa tidak mencoba creative financing yang berbasis syariah? Lebih aman dan sama-sama menguntungkan. Bebannya tidak terlalu berat,” usul Rapsel. 

Sistem ekonomi berbasis syariah kembali dilontarkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurut dia, sistem ekonomi syariah layak menggantikan sistem ekonomi kapitalis yang bertumpu pada bunga sehingga menyebabkan munculnya ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi semakin meluas.

"Sistem ekonomi syariah yang bebas dari riba atau bunga dinilai layak untuk menjadi sistem ekonomi alternatif menggantikan sistem ekonomi kapitalis," ujar Ma’ruf Amin saat menyampaikan orasi ilmiah secara virtual di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Selasa (23/6). (RO/OL-09)