Ketua DPR Puan Maharani Tinjau Penyaluran BST

KETUA DPR Puan Maharani meninjau langsung pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Tunai (BST) pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kepada ratusan warga Desa Cikande Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Dalam tinjauannya tersebut Puan mengungkapkan saat ini pemerintah dan DPR sedang bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan kesehatan dan ekonomi efek pandemi Covid-19.

"Untuk menghadapi dan mengatasi pandemi Covid-19 pemerintah dan DPR telah berkoordinasi dan bergototong royong bersama-sama menyelesaikan masalah di Indonesia baik masalah kesehatan dan juga masalah ekonomi," tutur Puan dihadapan ratusan masyarakat Desa Cikande yang sedang menunggu giliran mendapatkan BST, Selasa (23/6).

Puan menegaskan, Indonesia harus bisa segara pulih pasca terdampak pandemi covid-19. Protokol kesehatan dan ekonomi harus berjalan seiringan agar masyarakat bisa beraktifitas kembali dengan aman dan produktif.

"Kita tidak bisa lagi pilih salah satu kesehatan atau ekonomi. Dua-duanya harus berjalan seiringan. Tugas DPR untuk lakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatasi covid-19," ujarnya.

Pemerintah sendiri diketahui telah mengeluarkan beberapa kebijakan strategis untuk mengatasi dampak pandemi covid-19. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan ialah memberikan jaring pengaman sosial berupa BST kepada masyarakat yang ekonominya terdampak karena kehilangan pekerjaan.

"Kami akan awasi sehingga BST bisa tepat sasaran. Tugas DPR untuk mengawasi uang yang digunakan untuk atasi covid betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk rakyat," ujar Puan.

Seperti yang sudah diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Perppu Corona telah menambah alokasi APBN 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani Covid-19.

Rinciannya, insentif bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp110 triliun, dan perpajakan, serta stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun.

Mayoritas tambahan anggaran diarahkan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan UMKM yakni Rp150 triliun. Dengan besaran anggaran tersebut, defisit anggaran pemerintah tahun ini diperkirakan akan mencapai 5,07%.

"DPR akan lebih proaktif, bersinergi, dan memantau langsung alokasi anggaran pandemi covid yang akan digunakan untuk penyelesaian masalah sosial di masyarakat," tutur Puan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara mejelaskan dalam menyalurkan bantuan, pemerintah terus berkoordinasi dengan DPR yang menjalankan fungsi pengawasan. Dengan begitu diharapkan BST dapat tesalurkan tepat sasaran. Penyaluran BST dilakukan bersama dengan koordinasi Pemerintah Daerah (Pemda).

"Kami bekerja dalam pengawasan. Masalah perbaikan data, jadwal penyerahan kami tidak bekerja sendiri melainkan bekerja dengan Pemda kabupaten kota terkait yang berhubungan langsung dengan penerima manfaat," tuturnya.

Juliari memastikan, pemerintah akan tetap menyalurkan BST hingga bulan Desember. Namun, jumlah bantuan tunai akan dikurangi dari Rp600.000 per keluarga menjadi Rp350.000 per keluarga. Hal tersebut dilakukan karena pemerintah akan mengalihkan dana anggaran penanganan covid-19 untuk program stimulus ekonomi lainnya.

"Program ini akan tetap dilanjutkan namun jumlah nominalnya akan dikurangi," ungkapnya.

Khusus untuk Kabupaten Tangerang, Kemensos telah menyiapkan BST kepada 150.000 warga. Total BST yang dialokasikan untuk Provinsi Banten mencapai 400.000 warga. (Uta/OL-10)