Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tercatat sudah menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 73,34 triliun untuk menangani dampak pandemi covid-19.
Rinciannya ialah penanganan kesehatan Rp28,95 triliun, jaring pengaman sosial Rp28,07 triliun, dan penaganan dampak ekonomi Rp16,32 triliun.
"Jumlah tersebut setara dengan 5,65% dari total APBD awal tahun 2020," tutur Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Baca juga: Ini Catatan BPKP Soal Masalah Penyaluran Bansos
Tito menjelaskan, Kemendagri terus melakukan asistensi dan pengawasan terhadap pengalokasian APDB untuk penangan pandemi covid-19. Khusus untuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, Mendagri meminta agar anggaran pilkada senilai Rp9,1 triliun tetap dibekukan untuk keperluan pilkada.
"Ini data per 20 Juni. Setiap daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk penanganan covid dari pos lain selain pos anggaran pilkada," ujarnya.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, Mendagri memberikan diskresi ke setiap daerah untuk mengeksekusi APBD sesuai dengan ancaman epidemologi dan juga dampak sosial ekonomi di masing-masing daerah. Pengawasan realokasi APBD dilakukan bekerjasama dengan BPK, KPK, Kabareskrim, hingga Kejaksaan.
"Sehingga kita harapkan lebih terbuka dan transparan dalam mengeksekusi anggaran daerah," tutur Tito. (A-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGMÂ Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved