Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Daerah (Pemda) di seluruh Indonesia tercatat sudah menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 73,34 triliun untuk menangani dampak pandemi covid-19.
Rinciannya ialah penanganan kesehatan Rp28,95 triliun, jaring pengaman sosial Rp28,07 triliun, dan penaganan dampak ekonomi Rp16,32 triliun.
"Jumlah tersebut setara dengan 5,65% dari total APBD awal tahun 2020," tutur Menteri Dalam Negri (Mendagri) Tito Karnavia saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).
Baca juga: Ini Catatan BPKP Soal Masalah Penyaluran Bansos
Tito menjelaskan, Kemendagri terus melakukan asistensi dan pengawasan terhadap pengalokasian APDB untuk penangan pandemi covid-19. Khusus untuk daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, Mendagri meminta agar anggaran pilkada senilai Rp9,1 triliun tetap dibekukan untuk keperluan pilkada.
"Ini data per 20 Juni. Setiap daerah bisa mengalokasikan anggarannya untuk penanganan covid dari pos lain selain pos anggaran pilkada," ujarnya.
Lebih lanjut Tito menjelaskan, Mendagri memberikan diskresi ke setiap daerah untuk mengeksekusi APBD sesuai dengan ancaman epidemologi dan juga dampak sosial ekonomi di masing-masing daerah. Pengawasan realokasi APBD dilakukan bekerjasama dengan BPK, KPK, Kabareskrim, hingga Kejaksaan.
"Sehingga kita harapkan lebih terbuka dan transparan dalam mengeksekusi anggaran daerah," tutur Tito. (A-2)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved