Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
WEBSITE resmi DPR RI, dpr.go.id diduga diretas. Hal itu diketahui setelah sebuah akun Twitter bernama Aninymous menyatakan bahwa akun telah diretas sebagai bentuk penolakan pada RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).
"Website DPR RI dpr.go.id telah #offline oleh #anonymous #tangodown #lulz. Ini adalah bentuk aksi penolakan atas draf RUU HIP yang bisa mengancam atau mengubah ideologi negara," tulis akun tersebut pada Rabu, (24/6) pukul 18.42 wib.
Terpantau hingga Rabu (24/6) pukul 20.45 akun dpr.go.id masih belum dapat diakses.
Menanggapi hal itu, Sekjen DPR, Indra Iskandar, mengatakan belum mengetahui pasti penyebab tidak bisa dibukanya akun DPR. Ia belum bisa memastikan apakah hal itu benar karena adanya peratasan.
"Saya lagi minta teman-teman jaringan untuk buat kronologi kejadian. Terus terang belum tau penyebabnya, teman-teman lagi telusuri," ujar Indra dalam keterangannya, Rabu, (24/6).
Baca juga : Firli Pakai Helikopter, Dewas KPK Proses Aduan Pelanggaran Etik
Sebelumnya pada sore hari ini ratusan orang dari GNPF, FPI, dan Peresidium alumni 212 melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR untuk menolak RUU HIP. Mereka meminta agar DPR dan pemerintah tidak hanya menunda RUU HIP untuk dibahas, tetapi juga dihentikan.
Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya tak akan membiarkan ada upaya perubahan ideologi. Ia berpendapat bahwa menyetujui pembahasan RUU HIP sama saja dengan berupaya melegalkan kembali PKI.
Slamer mengatakan partai yang mencoba mengganti ideologi Pancasila harus dibubarkan.
"Kalau ada partai apa pun yang coba-coba mempraktikkan komunis, ingin mengganti Pancasila, berarti dia bagian dari neo," ujar Slamet. (OL-2)
Namun kenyataannya, mereka yang mampu dan memiliki penghasilan tetap seperti ASN bahkan mereka yang secara kategori ekonomi mampu justru ikut menerima bansos.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati, menegaskan komitmennya mendukung industri kreatif nasional melalui regulasi yang lebih berpihak
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved