Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
PEMERINTAH Arab Saudi memutuskan tetap menyelenggarakan ibadah Haji 2020 dengan jemaah terbatas dan hanya diperuntukkan bagi calon jemaah Haji yang sudah berada di negara tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad mengaku menghormati keputusan itu. Menurutnya, keselamatan jemaah sangat penting di tengah pandemi Covid-19.
“Kita hormati keputusan Arab Saudi itu karena memang dalam situasi di tengah pandemi Covid-19 ini. Memang keselamatan para jemaah itu yang paling penting,” kata Dasco saat ditemui awak media di selasar Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Dasco menilai, keputusan pemerintah Arab Saudi itu sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang memilih tidak mengirimkan jamaah haji pada tahun ini.
“Kemudian memang sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang tidak mengirimkan jemaah Haji itu sudah sejalan, karena memang ada gejala-gejala awal bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerima jemaah dari banyak negara, termasuk Indonesia,” ujar Dasco sembari menambahkan, gejala itu terlihat ketika Kementerian Agama RI tidak bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait penginapan dan katering.
Politikus Partai Gerindra ini memandang langkah pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah calon Haji sudah sangat tepat, sehingga masyarakat tak perlu menunggu kepastian dari Pemerintah Arab Saudi.
"Apa jadinya kalau kita siap-siap sudah berangkat, sudah disiapkan, tiba-tiba pemerintah Arab Saudi seperti sekarang memang tidak memberikan kuota kepada banyak negara,” tutur legislator dapil Banten III itu.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan musim Haji 1441 Hijriah diputuskan akan tetap berlangsung dengan jumlah jemaah yang terbatas.
Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi dalam Saudi Press Agency, Senin (22/6) merilis, setiap orang yang saat ini tinggal di Arab Saudi, dari negara manapun mereka berasal, diperbolehkan menunaikan ibadah Haji tahun ini. (OL-09)
KPK membidik pemberi perintah dan aliran dana dalam kasus kuota haji 2024
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menggencarkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi siswa-siswi sekolah keagamaan. Sekolah Keagamaan Buddha Mula Dhammasekha Karuna
Yaqut beriktikad baik memenuhi panggilan KPK untuk membantu menyelesaikan penyelidikan dugaan korupsi terkait kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menargetkan pencatatan pernikahan secara nasional mencapai dua juta pasangan pada 2025.
Berdasarkan catatan SIMKAH Kemenag jumlah pasangan di bawah usia 19 tahun yang menikah menurun signifikan dalam tiga tahun terakhir:
PROGRAM Pembibitan Calon Dai Muda Tahun 2025 menyasar generasi muda usia maksimal 25 tahun dari seluruh provinsi di Indonesia. Program Kementerian Agama (Kemenag) itu fokus untuk regenerasi
ASOSIASI Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) meminta pemerintah untuk lebih meningkatkan peran swasta dalam penyelenggaran ibadah haji.
PENYELENGGARAAN ibadah haji tahun 2026 akan sepenuhnya dialihkan dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
ANGGOTA Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah mengatakan rencana pelaksanaan haji jalur laut merupakan hal yang kompleks dan harus dipertimbangkan dengan sangat matang.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
FASE pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari daerah kerja (Daker) Madinah berakhir. Hal ini ditandai keberangkatan jemaah kelompok 28 Debarkasi Kertajati.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved