Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Komisi II Optimistis Revisi UU ASN Selesai Pada 2021

Terkait posisi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) apakah tetap ada atau dihapus, Komisi II DPR sudah satu suara dengan pemerintah untuk tetap mempertahankan lembaga tersebut.

Anggota DPR Tolak Gagasan Peleburan Batan ke BRIN

Di Indonesia, teknologi nuklir bukan sekadar untuk kepentingan riset, tetapi untuk kepentingan yang lebih luas, seperti energi hingga agrikultur.

NasDem Sayangkan Indonesia Tidak Dukung Resolusi R2P di PBB

Vote No dalam Resolusi R2P merupakan kesempatan yang terlewatkan bagi Indonesia untuk menjadi yang terdepan menyuarakan penolakannya terhadap kejahatan kemanusiaan.

Uzbekistan Segera Bentuk Gugus Tugas Investasi dan Perdagangan

"Indonesia dan Uzbekistan sama-sama saling butuh, Indonesia sudah sejak lama mengimpor kapas dan potasium dari Uzbek, begitupun Uzbek yang menjadi langganan farmasi Indonesia."

Ketua Komisi XI DPR Nilai KEM-PPKF 2022 akan Jadi Pondasi Ekonomi

KEM-PPKF tersebut akan digunakan sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunanan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2022.

Banggar DPR Tolak Usulan Tax Amnesty Jilid II

Said beranggapan, kebijakan tax amnesty jilid II yang santer direncanakan pemerintah dinilai tidak akan menambah jumlah wajib pajak maupun penerimaan negara.

Sri Mulyani: Pemerintah Teruskan Reformasi Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Reformasi Perpajakan dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang sehat dan adil.

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Ketidakpastian Pandemi Covid-19

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk tetap mengantisipasi ketidakpastian pandemi covid-19 dalam penyusunan kerangka ekonomi makro RAPBN 2022.

Gus AMI Minta Kemendikbud Ristek Matangkan Sekolah Tatap Muka

Di sisi lain, kata Gus AMI, Pemerintah harus mempercepat program vaksinasi, khususnya kepada para guru dan pelajar yang akan melakukan pembelajaran secara tatap muka di sekolah.

DPR Tanggapi Positif Surpres Jokowi Soal Tax Amnesty Jilid II

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kelima atas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (KUP).

Anggota DPR: Kapolri Perbaiki Layanan Publik dalam 100 Hari Kerja

Andi Rio berharap Kapolri dapat terus membangun sinergitas antarlembaga, lapisan masyarakat, serta para tokoh agama dan adat.

Harkitnas Momentum Bangkitkan Sosial-Ekonomi Terdampak Pandemi

Menurut Puan, kebangkitan bangsa Indonesia bisa diwujudkan dengan peran bersama dan saling berkontribusi positif antara pemerintah dengan seluruh komponen masyarakat.

Puan: Indonesia Harus Bangun Kekuatan Maritim Nasional

Puan menilai pembangunan kekuatan TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut sekaligus sebagai salah satu komponen kekuatan maritim.

Pelaporan kepada Dewan Pengawas KPK Dinilai Sesuai Aturan

Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan dewan pengawas merupakan saluran tepat yang dapat digunakan baik oleh pegawai, pimpinan maupun masyarakat umum untuk menyampaikan pengaduan.

Kecaman Puan Maharani terhadap Israel Didukung Warganet

Fenomena ini sebagai dukungan masyarakat terhadap sikap Ketua DPR RI Puan Maharani yang dinilai luar biasa dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina,

Program KPPPA Harus Fokus ke Persoalan Keluarga

Komisi VIII DPR mendorong agar program-program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun anggaran 2021 agar fokus ke persoalan keluarga.

Jangan Jadikan TWK sebagai Dasar Pemutus Nasib Pegawai KPK

Guspardi Gaus mendukung pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar tes wawasan kebangsaan (TWK) yang diikuti pegawai KPK, tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK.

Pemerintah Diminta Kembalikan Fungsi Bulog sebagai Badan Pangan

Endang Setyawati Thohari mendorong pemerintah agar mengembalikan peran Bulog sebagai badan kedaulatan pangan yang kedudukannya berada langsung di bawah presiden.

Baleg belum Terima Surpres dan Draf RUU Ibu Kota Negara

Baleg juga belum bisa memutuskan RUU tersebut bakal dibahas di tingkat panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus). Hal itu akan diputuskan setelah draf diterima DPR.

Gubernur Papua Barat Dilaporkan ke KPK

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dilaporkan anggota DPR RI Rico Sia ke KPK, atas dugaan merugikan keuangan negara.

MBG: Menjaga Kepercayaan Publik

Sisi Gelap Campak

Strategi Perang Sun Tzu dalam Krisis Hormuz

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia