Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Bukhori mendorong agar program-program di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun anggaran 2021 agar fokus ke persoalan keluarga.
Sebab, menurut Bukhori, dari enam isu aktual yang terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak semuanya bermuara pada perbaikan dan pengokohan peran keluarga.
“Enam isu itu adalah isu penting dan mendasar, tapi kalau misalnya, fokusnya di satu sebenarnya, yaitu di persoalan keluarga. Jadi kementerian ini sebenarnya kalau dalam konteks program fokus saja di keluarga,” jelas Bukhori dalam Rapat Kerja dengan Menteri PPPA terkait penyesuaian anggaran kebijakan APBN Tahun 2021 dan isu-isu aktual serta solusinya, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5/2021).
Adapun enam isu aktual yang disampaikan oleh Menteri PPPA I Gusti Bintang Ayu Darmawati, dalam raker yaitu, pertama, respon terhadap perempuan dan anak korban bencana; kedua, potensi radikalisme; ketiga, kekerasan terhadap perempuan dan anak; keempat, perkawinan anak; kelima, kekerasan berbasis gender secara daring dan perdagangan orang secara daring; keenam, dampak sosial-ekonomi sebagai akibat dari pandemi Covid-19.
Diketahui, sebagai dampak dari pandemi Covid-19, terjadi penyesuaian (refocusing) pagu anggaran di KPPPA, khususnya pada Program Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari yang semula pada pagu awal berjumlah sekitar Rp141 miliar berkurang pada pagu akhir menjadi sekitar Rp133 miliar.
Karena itu, menurut Bukhori, meskipun terjadi refocusing anggaran, namun dengan adanya program yang berfokus ke persoalan keluarga tersebut maka akan terlihat hasilnya dari tahun ke tahun.
“Boleh jadi nanti wujudnya adalah prototype di kawasan-kawasan yang memang sangat perlu, terutama keluarga-keluarga yang membutuhkan,” jelas Bukhori.
Dengan adanya program yang terfokus pada persoalan keluarga ini, tambah politikus Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) tersebut, akan sejalan dengan lima arahan Presiden Joko Widodo pada sektor perlindungan perempuan dan anak. Salah satunya adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan.
“Arahan (fokus ke keluarga, red) ini salah satu dari lima arahan presiden adalah pemberdayaan ekonomi keluarga. Jadi, ini sebagai masukan dalam rangka mendesain program. Nah ini Sekretaris Kementerian PPPA, bisa mendesain begitu. Jadi setelah refocusing, bagaimana kemudian fokus utamanya ada di keluarga. Enam isu semuanya ada di situ,” papar Bukhori. (RO/OL-09)
HIJRIAH Food Festival 2025 digelar dalam menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah.
UPAYA membangun pola asuh keluarga yang baik harus menjadi perhatian serius semua pihak untuk mewujudkan pembangunan sumber daya manusia (SDM) berdaya saing di masa depan.
Bunda Homecare adalah layanan kunjungan medis langsung ke rumah pasien yang menyediakan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan.
Sosok PMO biasanya berasal dari keluarga serumah, tetangga atau kerabat terdekat dari pasien tuberkulosis.
UPAYA memperkuat peran keluarga untuk mewujudkan pemberdayaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah demi melahirkan bangsa yang kuat dan berdaya saing di masa datang.
TRAILER resmi film horor terbaru dari Leo Pictures, berjudul Jalan Pulang telah resmi dirilis di kanal Youtube Leo Pictures. Dibintangi Luna Maya, Shareefa Daanish
PEREDARAN narkoba kini banyak menargetkan perempuan ataupun ibu rumah tangga sebagai kurir narkoba. Perempuan kerap menjadi sasaran sindikat narkoba karena rentan secara sosial dan ekonomi.
MENTERI PPPA Arifah Fauzi menyambut baik rencana Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk menambahkan lebih banyak Amiratul Hajj dari kalangan ulama perempuan.
Sinergi itu, katanya, bisa dimulai menyiapkan data yang tepat. Kemudian dapat dilanjutkan dengan menciptakan instrumen atau pengaturan teknisnya.
WAKIL Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan penyediaan perumahan layak dalam Program 3 Juta Rumah harus dibangun secara holistik.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Kementerian PPPA menyesalkan kasus kawin paksa terhadap sepasang remaja di Lampung Timur yang digrebek warga desa setempat, korban terancam tak bersekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved