Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

DPR Audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil Terkait Revisi UU TNI

Dasco mengatakan dari audiensi itu terdapat titik temu. Khususnya terkait dengan polemik perubahan beleid tersebut.

Penerimaan Pajak Negara Turun, Amin AK Nilai Kondisi Keuangan Negara Mengkhawatirkan

Anggota BAKN DPR RI, Amin AK, menyoroti defisit APBN sebesar Rp31,3 triliun per Februari 2025, yang menjadi defisit awal tahun pertama dalam empat tahun terakhir.

Ketua Komisi VI DPR RI Apresiasi Langkah Strategis Telkom Perkuat  Ekosistem Data Center Indonesia

Dukung Ekosistem Digital Nasional, Komisi VI DPR RI Tinjau Hyperscale Data Center Telkom di Cikarang.

Dasco: Revisi UU TNI Terkait Pasal Kedudukan, Perluasan Penempatan, dan Usia Pensiun TNI

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan dinamika terbaru mengenai revisi UU TNI yang tengah menjadi polemik di masyarakat.

Ketahanan Siber dan Narkoba juga jadi Tugas TNI

Tugas TNI tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga OMSP dalam RUU TNI akan bertambah menjadi 17 dari yang sebelumnya hanya 14.

DPR: Penuntasan Revisi UU TNI Tergantung Pemerintah

Mengenai target pengesahan RUU TNI, Utut mengatakan tidak memiliki target tersendiri, melainkan menunggu kesiapan dari pemerintah.

Hotel Mewah Jadi Tempat Membahas Revisi UU TNI Menyakiti Hati Rakyat

Mengecam keras pembahasan revisi UU TNI yang dilakukan secara diam-diam di hotel mewah

Panja Revisi UU TNI Intensif Bahas Perubahan Pensiun Prajurit

Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.

Bahas RUU TNI di Hotel Mewah, DPR Diibaratkan ‘Maling Lewat Jendela’

RAPAT Panja DPR RI untuk RUU TNI yang digelar di hotel mewah di Jakarta menuai kritik. Diibaratkan maling yang masuk dan keluar rumah orang lewat jendela.

Pembahasan RUU TNI di Hotel Mewah Sarat Transaksional

PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan DPR RI dan pemerintah di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat sarat transaksional.

Komnas HAM Minta Perluasan Jabatan TNI-Polri Dihapus

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah mengkaji ulang rencana untuk memperluas kewenangan TNI-Polri yang sudah menjadi perhatian publik. 

PHK Massal di Industri Tekstil: Legislator Desak Pembatasan Impor dari Tiongkok

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyoroti dampak serius impor legal dan ilegal yang membuat produk lokal sulit bersaing.

Ketua Komisi VI DPR Harap Ramadan jadi Momentum Perbaikan Pertamina

KETUA Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, mengatakan momentum Ramadhan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan introspeksi bagi seluruh elemen bangsa, termasuk Pertamina.

PKB: Harus Hati-hati Tempatkan TNI di Jabatan Sipil

Penempatan individu dalam satu jabatan harusnya didasarkan prinsip meritokrasi.

Firman: Perlu Ketegasan Sikap Selesaikan Masalah Pupuk

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menegaskan pentingnya mempertahankan peran distributor dalam tata kelola pupuk bersubsidi sesuai Perpres Nomor 6 Tahun 2025.

DPR Minta Pemerintah Ungkap Dalang di Balik Kecurangan Takaran Minyakita

ANGGOTA Komisi IV DPR RI Ajbar Abdul Kadir meminta pemerintah membongkar dalang di balik kasus kecurangan dalam produksi dan penjualan Minyakita di pasaran.

THR Pekerja Ex Sritex Terhutang, Irma Suryani Kecewa: Minta Pertanggungjawaban Perusahaan

Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani kecewa terhadap PT Sritex belum bayar THR eks karyawannya dan berencana melunasinya dari hasil penjualan aset perusahaan.

Pertamina tidak Boleh Jadi Beban Danantara

ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri untuk semaksimal mungkin melakukan perbaikan.

Komisi VI DPR RI: Tidak Perlu Dibentuk Panja untuk Kasus Pertamina

WAKIL Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade mengungkapkan bahwa mayoritas fraksi Komisi VI bersepakat bahwa tidak perlu untuk membentuk panitia kerja (Panja) dalam kasus korupsi Pertamina.

Korupsi Minyak Mentah, DPR Pertanyakan Peran Pertamina sebagai Induk Perusahaan

ANGGOTA Komisi VI DPR Firnando H Ganinduto mempertanyakan peran PT Pertamina sebagai induk perusahaan atas dugaan korupsi tata kelola minyak mentah.

Menata Ulang Fondasi Menuju Pendidikan Berdampak

Standar Ganda dari Semua Pihak: Pelajaran dari Iran dan Ukraina

Antara Mudik Kultural dan Mudik Spiritual

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia