Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PEMBAHASAN revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) yang dilakukan DPR RI dan pemerintah di sebuah hotel mewah di Jakarta Pusat sarat transaksional. Itu semakin menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tak ingin melibatkan partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation.
Peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, meski selama ini publik mengetahui hanya ada tiga pasal yang direvisi, yakni Pasal 3, Pasal 47, dan Pasal 53, bukan tidak mungkin DPR dan pemerintah menambah perombakan beleid lainnya dalam forum yang tertutup itu.
Bahkan, Lucius mendengar isu bahwa Pasal 7 ayat (2) UU TNI tentang operasi militer selain perang (OMSP) juga ikut-ikutan bakal direvisi.
"Bukan tak mungkin akan ada pasal lain lagi yang diubah, apalagi jika proses pembahasannya diadakan di hotel, tempat di mana banyak transaksi terjadi," katanya kepada Media Indonesia, Sabtu (15/3).
Luicus pun mempertanyakan regulasi macam apa yang diharapkan dari DPR dan pemerintah yang ingin membahas proses revisi dengan cepat dan menghindari pantauan publik. Ia berpendapat, UU TNI yang sedang dirancang saat ini merupakan beleid yang menegasikan harapan publik agar amanat reformasi soal profesionalitas TNI dipertahankan.
"UU TNI yang dibahas sembunyi-sembunyi dan terburu-buru ini adalah UU TNI yang diinginkan pemerintah, dan tentu TNI sendiri," jelasnya. (E-3)
MARCELLA Santoso diduga dijadikan kambing hitam terkait konten negatif soal Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan aksi Indonesia Gela.
REVISI Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 20 Maret 2025.
Seluruh jajaran kepolisian dan massa aksi diingatkan untuk terus menahan diri dalam menjaga setiap aksi demonstrasi berlangsung secara damai.
Apabila akun milik TNI ikut menyebarkan kritik atas aspirasi publik soal RUU TNI, TNI tak akan tinggal diam.
Kiranya perlu para petinggi negeri mendengar ulang ucapan-ucapan mereka di ruang publik. Tidakkah terlalu menekan gas, lupa rem, sehingga kebablasan?
Yuddy menilai merevisi UU TNI tidak hanya perihal penempatan TNI aktif di lembaga sipil. Hal yang penting, kata ia, bagaimana filosofi lahirnya UU TNI sebagai momentum reformasi ABRI.
Penerima bantuan harus terdaftar resmi dari Dinas Sosial, menerima undangan berbentuk barcode, dan wajib melalui proses verifikasi dengan KTP dan KK sebelum bantuan diberikan.
PANGDAM I/Bukit Barisan, Mayjen TNI Rio Firdianto, menegaskan kesiapan TNI dalam mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Riau.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Pendekatan dialogis juga dimaksudkan untuk mengetahui apa alasan mereka menolak kehadiran struktur TNI di sejumlah wilayah.
Macron mengatakan kenangan yang paling membekas ialah di saat dirinya mengunjungi Akademi Militer di Magelang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyebut Prabowo sebagai sahabat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved