Ketua Komisi VI DPR Harap Ramadan jadi Momentum Perbaikan Pertamina

KETUA Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini, mengatakan momentum Ramadhan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan introspeksi bagi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, di bulan-bulan suci seperti ini, menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki semuanya, termasuk tata kelola industri energi di Pertamina.

Ia juga menegaskan komitmennya dalam mendorong penegakan hukum dan perbaikan pengelolaan negara, termasuk perusahaan milik negara. Hal ini disampaikannya menyusul rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina (Persero).

Dalam kesempatan tersebut, selain menyoroti tentang persiapan Pertamina menghadapi libur Lebaran juga mengangkat isu tentang dugaan korupsi Pertamina yang menyedot perhatian publik beberapa waktu belakangan ini.

Baca juga : Korupsi Minyak Mentah, DPR Pertanyakan Peran Pertamina sebagai Induk Perusahaan

“Kami menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi, namun ini juga menjadi kesempatan baik untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan,” ujar Anggia, melalui keterangannya, Kamis (13/3).

Selain penegakan hukum, ia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, khususnya di sektor energi, sebagai prioritas utama. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan.

Oleh karena itu, perlu didorong kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berintegritas.

Baca juga : Ahok Didesak Buka-bukaan soal Dugaan Korupsi Pertamina

Terbukanya dugaan korupsi di Pertamina ini, kata dia, harus mampu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan juga menegakkan hukum secara tegas. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara juga harus dilakukan tanpa kompromi dan pandang bulu.

“Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Pertamina,” kata dia.

Ia menambahkan, penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan akan menjadi fondasi membangun kembali kepercayaan publik yang terganggu terhadap Pertamina akibat adanya skandal tersebut.

Sementara itu, terkait dengan santernya pembentukan panitia kerja (panja) di DPR RI, Anggia menjelaskan bahwa inisiatif tersebut tidak dibutuhkan.

“Memang ada beberapa anggota yang usul dibentuk Panja, tapi sebagian besar tidak sepakat dan menyerahkan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya supaya terang benderang,” pungkas mantan Ketua Umum PP Fatayat NU. (H-3)