Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi IV DPR RI Ajbar Abdul Kadir meminta pemerintah membongkar dalang di balik kasus kecurangan dalam produksi dan penjualan Minyakita di pasaran. Berdasar hasil sidak di lapangan ditemukan kemasan satu liter menjadi 800 mililiter.
"Keseriusan pemerintah menindak tegas perusahaan Minyakita. Tidak perlu waktu lama untuk memastikan siapa dalang dari kurangnya takaran MinyaKita," kata Ajbar, Rabu (12/3).
Ajbar turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam penanganan kasus peredaran Minyakita, yang tidak sesuai volume sudah on the track atau sesuai dengan jalur. Produsen nakal yang 'menyunat' takaran minyak itu ditindaklanjuti.
"Pemerintah gerak cepat, setelah adanya temuan Minyakita tak sesuai takaran dalam kemasan. Penangananya sudah on the track," ungkap dia.
Dia menilai Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan berkomitmen menjaga stabilitas dan ketahanan sektor pangan di Tanah Air. Selain itu Menko Zulhas juga mendorong tindakan tegas terhadap perusahaan minyak goreng yang melakukan kecurangan pada volume produk Minyakita.
Ke depan, Ajbar berharap, agar permasalahan soal takaran Minyakita ini dapat menjadi refleksi bersama untuk perbaikan tata kelola agar rakyat tidak terus menjadi korban. Ia pun meminta untuk berhenti menyalahkan satu sama lain dalam urusan Minyakita ini.
"Berhenti menyalahkan satu sama lain. Seharusnya bersinergi dan bahu membahu demi perbaikan tata kelola pangan di Indonesia,” tegas dia. (P-4)
GIMNI menyebut perusahaan yang memalsukan takaran Minyakita sehingga tidak sesuai ukuran sudah dipastikan bukan perusahaan besar.
Prabowo secara tegas menyebut praktik curang kasus Minyakita sebagai kejahatan.
Presiden menegaskan tidak ada yang kebal hukum di Indonesia. Setiap pihak yang terlibat dalam upaya mengurangi takaran Minyakita akan ditindak.
DIREKTUR Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf memperingatkan pelaku usaha untuk tidak curang dengan mengurangi takaran Minyakita.
Polda Metro Jaya mengungkap temuan terkait hasil inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar untuk memastikan kesesuaian volume MinyaKita dengan takaran
Penetapan lima Anggota Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031 harus menjadi momentum penguatan kualitas pengawasan sektor jasa keuangan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pihaknya saat ini memilih untuk fokus pada urusan kesejahteraan rakyat dan sinergi program pemerintah dibandingkan Pilpres 2029.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia harus menjadi prioritas utama di tengah kondisi geopolitik Timur Tengah yang kian memanas.
Komisi XI DPR RI telah menetapkan Friderica Widyasari Dewi sebagai Ketua OJK, Rabu (11/3).
Anggota Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ditunda.
Pada tahun anggaran 2026, IPDN akan mendapatkan penambahan alokasi dana dari APBN melalui bantuan Presiden RI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved