Panja Revisi UU TNI Intensif Bahas Perubahan Pensiun Prajurit

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) meliputi Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan pembahasan RUU TNI telah dilakukan sejak Jumat (14/3) hingga saat ini dan masih akan berlangsung hingga Minggu (16/5).

"Kemarin lebih banyak dibahas intens itu tentang umur, masa pensiun. Kemudian dibicarakan juga dihitung variabel bagaimana kalau bintara, tamtama, pensiun umur sekian, dan sebagainya," ucap Hasanuddin saat ditemui sebelum rapat panja di Jakarta, hari ini.

Baca juga : Ketua Komisi I DPR Beri Sinyal Revisi UU TNI Selesai sebelum Lebaran 2025

Mengenai usia pensiun, Hasanuddin menjelaskan terdapat pengurangan dan penambahan masa pensiun. Namun, ia mengaku lupa mengenai detailnya.

Ia menuturkan pembahasan mengenai usia pensiun prajurit TNI juga sudah dibahas dengan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan tidak ada hambatan apabila terdapat rencana perubahan masa pensiun.

"Dengan catatan, biasanya pensiun ini terus kan. Jadi, tiap tahun, bahkan tiap hari ada yang pensiun sesuai dengan umur masing-masing. Tentu akan menjadi bahan pertimbangan nanti input dan output-nya," ucapnya.

Baca juga : Kontras Kritisi Rapat Komisi I DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Bintang 5

Setidaknya ada tiga poin penting yang diusulkan untuk dilakukan perubahan dalam RUU TNI, yakni kedudukan TNI, perpanjangan batas usia pensiun prajurit TNI, dan penambahan institusi di kementerian/lembaga yang bisa dijabat prajurit aktif TNI.

Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 18 Februari 2025, menyetujui RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Pembahasan RUU TNI diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025 didasarkan atas Surat Presiden RI Nomor R12/Pres/02/2025 tertanggal 13 Februari 2025. Dengan begitu, RUU tersebut menjadi usul inisiatif dari pemerintah.

Baca juga : Kontras Kritisi Rapat Komisi I DPR Bahas Revisi UU TNI di Hotel Bintang 5

Sebelumnya, Komisi I DPR RI telah menggelar rapat pembahasan RUU TNI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3).

Selanjutnya, Komisi I DPR menggelar rapat pembahasan RUU TNI dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto beserta pimpinan tiga matra TNI lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (13/3).

Pada pekan sebelumnya, Komisi I DPR RI telah lebih dulu menggelar rapat dengan sejumlah pakar, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mendengarkan masukan mengenai RUU TNI.(Ant/P-1)