Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi I DPR Utut Adianto memberi sinyal Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bakal selesai sebelum lebaran atau masuk masa reses DPR pada 21 Maret 2025. Rapat paripurna terakhir DPR pada 20 Maret 2025 diduga kuat bakal jadi momentum pengesahan revisi UU TNI.
Utut menilai menyegerakan penuntasan pembahasan beleid itu bukan suatu masalah. "Kalau kita bisa selesai, kenapa harus lambat?" kata Utut di Jakarta, Jumat (14/3).
Hal itu juga merespons soal pernyataan Wakil Ketua DPR Adies Kadir yang tak yakin revisi UU TNI bakal tuntas dalam waktu dekat. Adies sempat menyatakan butuh dua masa persidangan beleid itu dituntaskan.
Menurut Utut, pembahasan di Komisi I DPR sudah baik. Koridor-koridor yang perlu diperhatikan dalam mengubah UU sudah dilaksanakan.
"Kalau memang niatnya baik, dikerjakan dengan baik, semua pertimbangan yang sudah dimasukkan dengan berbagai simulasi, kenapa harus lambat?" ujar Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU TNI itu.
Komisi I DPR diam-diam rapat panja Revisi UU tentang TNI. Rapat bersama pemerintah tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Jakarta Pusat.
Dikutip Metrotvnews.com, susunan acara rapat itu bertajuk konsinyering rapat panja Revisi UU TNI itu. Kegiatan tercatat digelar pada 14-16 Maret 2025.
Rapat pada 14 Maret tercatat mulai pukul 13.30 WIB hingga pukul 22.00 WIB. Kemudian, pada 15 Maret dimulai pukul 10.00 WIB hingga 22.00 WIB. Sedangkan, pada 16 Maret agenda tercatat hanya check out.
"Benar (rapat panja), habis (salat) Jumat," kata Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin kepada Metrotvnews.com melalui keterangan tertulis, Kamis (13/3). (P-4)
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, permintaan itu didasarkan pada atensi dan kritik publik yang luas selama pembentuk undang-undang membas RUU TNI.
Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I terkait revisi UU TNI. Rapat digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin membantah membahas revisi UU TNI secara diam-diam. Ia mengatakan pembahasan revisi UU TNI yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta itu diliput media massa.
Tugas TNI tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga OMSP dalam RUU TNI akan bertambah menjadi 17 dari yang sebelumnya hanya 14.
Mengenai target pengesahan RUU TNI, Utut mengatakan tidak memiliki target tersendiri, melainkan menunggu kesiapan dari pemerintah.
Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.
UNTUK memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan baik, anggota Komisi I DPR RI Sabam Rajagukguk meninjau program MBG) di Kabupaten Toba, Senin (13/10).
Penguatan teknologi AI dan cyber defense ini tidak hanya penting dalam konteks pertahanan militer, tapi juga mendukung ketahanan pangan
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa ketentuan terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam UU TNI tidak bertentangan dengan UUD 1945.
KETUA Komisi I DPR RI, Utut Adianto menegaskan bahwa pengisian militer aktif atau TNI dalam jabatan sipil dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI tak bertentangan dengan konstitusi.
Kasus tersebut harus jadi peringatan bagi warga negara Indonesia (WNI) lainnya. Khususnya ketika berpergian untuk tetap waspada.
ANGGOTA Komisi I DPR Andina Narang meminta kasus tewasnya prajurit TNI Prada Lucky Chepril Saputra Namo. Prada Lucky tewas akibat dianiaya seniornya diusut hingga tuntas dan transparan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved