Bahas Revisi UU TNI di Hotel, DPR : Kalau Sembunyi Sih tidak Lah, Kan Ada Wartawan

Komnas HAM Minta Pembahasan Revisi UU TNI Diperpanjang

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, permintaan itu didasarkan pada atensi dan kritik publik yang luas selama pembentuk undang-undang membas RUU TNI.

DPR dan Pemerintah sepakat Revisi UU TNI segera Disahkan di Paripurna

Kesepakatan itu ditetapkan dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingat I terkait revisi UU TNI. Rapat digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar), Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ketahanan Siber dan Narkoba juga jadi Tugas TNI

Tugas TNI tersebut masuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), sehingga OMSP dalam RUU TNI akan bertambah menjadi 17 dari yang sebelumnya hanya 14.

DPR: Penuntasan Revisi UU TNI Tergantung Pemerintah

Mengenai target pengesahan RUU TNI, Utut mengatakan tidak memiliki target tersendiri, melainkan menunggu kesiapan dari pemerintah.

Panja Revisi UU TNI Intensif Bahas Perubahan Pensiun Prajurit

Komisi I dan pemerintah telah merampungkan pembahasan 40% dari 92 Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM RUU TNI.

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap TNI Dinilai Masih Wajar

SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari  93 persen.

Sidang Perdana, Putri Gus Dur Minta MK Batalkan UU TNI Baru

PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.

UU TNI Baru Digugat ke MK, Dinilai Menyimpang dan Tidak Transparan

Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.

UU TNI Perkuat Kolaborasi Pertahanan Negara

UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. 

Wakil Ketua DPR: Revisi UU TNI untuk Menyelaraskan Dinamika Zaman

Adies menekankan, DPR  tidak menutup mata dalam melihat peran strategis TNI di era baru. 

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting