Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
"Kami terus memperjuangkan legalitas tambang masyarakat ini, baik itu dari teknis menambang sesuai dengan K3 dan legalitas untuk usahanya," kata anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya
Menurutnya gerak cepat Polda Sumut tanpa harus menunggu arahan dari Kapolri untuk memberantas perjudian, adalah sebuah langkah yang bagus dalam upaya penegakan hukum.
DPR mengusulkan UU 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dalam upaya penindakan kasus judi di Tanah Air.
DPR akan meminta Nadiem menjelaskan keberadaan tim tersebut.
Dalam kegiatan ini, Relawan Puan membagikan ratusan paket sembako bagi warga yang membutuhkan.
Peran aktif generasi muda dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sangat penting untuk mengakselerasi proses transformasi.
Biaya Visa on Arrival di Batam, Kepulauan Riau memberatkan bagi wisatawan mancanegara yang berwisata ke Pulau Batam.
DUNIA pendidikan geger, setelah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim mengungkapkan keberadaan 400 anggota tim bayangan. Selain jumlahnya yang gemuk, peran tim juga dipersoalkan.
Untuk mendorong UMKM bisa naik kelas, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menilai diperlukannya dukungan dari sisi legalitas, pembiayaan, dan digitalisasi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya BMKG Lembang Bandung Barat untuk meningkatkan teknologi early warning system atau Sistem Peringatan Dini.
“Uji coba ini untuk mengetahui, seberapa efektif penggunaan kompor listrik ini dibandingkan elpiji. Lebih bisa menekan impor gas, atau tidak,” ujar Gus Falah
Yunus berpendapat, fit and proper test yang dilakukan di DPR kepada CHA tidak terlalu fokus terhadap integirtas dan kompetensi calon.
Puan Maharani memuji ponpes yang memberikan fasilitas pendidikan untuk semua santri yang memiliki latar belakang beragam, tanpa diskriminasi.
Komisi VIII DPR RI melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada 18 calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
Ahmad Doli Kurnia Tandjung mempertegas agar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat dilaksanakan secara terang dan jelas dengan prinsip kehati-hatian.
Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro menilai perbankan perlu memperhatikan potensi pembiayaan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) nasional.
KPK diminta tidak ragu untuk memeriksa hakim lain di MA, bahkan kalau perlu Ketua MA pun dicopot dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Semoga nantinya Aceh bisa seperti Papua yang sekarang ini telah disetujui dapat dana otsus sebesar 2,25 persen per tahun dari DAU nasional," kata Illiza Sa'aduddin
"Memang kalau bicara prestasi, Kemenpora ini walaupun anggaran sebelumnya kecil, tambah kecil, tambah kecil terus. Tapi bicara prestasi cukup luar biasa," ujar Kadafi.
Pasalnya rancangan undang-undang (RUU) atas DOB Papua Barat Daya itu, sejauh ini telah selesai dibahas oleh Komisi II DPR.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved