Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PKS DPR RI melakukan pergantian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sebelumnya dijabat Aboe Bakar Alhabsyi, diganti Adang Daradjatun.
"PKS telah mengusulkan saya sebagai Ketua MKD, diberikan kepada Adang Daradjatun," kata Aboe Bakar Alhabsyi di kompleks DPR RI, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan perputaran tugas karena dia menjabat posisi Ketua MKD hampir 3 tahun.
Ia meyakini Adang merupakan sosok yang sangat memahami cara menghadapi penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus.
Baca juga: AHY Dinilai Bunuh Diri Politik Serang Infrastruktur Jokowi
"Saya yakin dan percaya Pak Adang akan lebih baik lagi meneruskan perjalanan di MKD ke depan. Saya juga meminta maaf apabila dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan," ujarnya.
Adang Daradjatun mengatakan bahwa posisi Ketua MKD merupakan amanah yang cukup berat.
Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama yang baik dari semua pihak.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PKS atas amanah untuk menjabat Ketua MKD dalam rangka menjaga kehormatan anggota DPR.(Ant/OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
MKD DPR RI tidak mengenal istilah anggota DPR non-aktif, bahkan didalam UU MD3.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari Kerajaan Arab Saudi mengenai dugaan penundaan pelaksanaan ibadah haji.
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas distribusi dan kepercayaan publik terkait ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional.
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina desak pemerintah gerak cepat cari 3 ABK WNI yang hilang di Selat Hormuz usai ledakan Musaffah 2 di tengah konflik Iran-Israel.
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved