Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PKS DPR RI melakukan pergantian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sebelumnya dijabat Aboe Bakar Alhabsyi, diganti Adang Daradjatun.
"PKS telah mengusulkan saya sebagai Ketua MKD, diberikan kepada Adang Daradjatun," kata Aboe Bakar Alhabsyi di kompleks DPR RI, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan perputaran tugas karena dia menjabat posisi Ketua MKD hampir 3 tahun.
Ia meyakini Adang merupakan sosok yang sangat memahami cara menghadapi penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus.
Baca juga: AHY Dinilai Bunuh Diri Politik Serang Infrastruktur Jokowi
"Saya yakin dan percaya Pak Adang akan lebih baik lagi meneruskan perjalanan di MKD ke depan. Saya juga meminta maaf apabila dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan," ujarnya.
Adang Daradjatun mengatakan bahwa posisi Ketua MKD merupakan amanah yang cukup berat.
Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama yang baik dari semua pihak.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PKS atas amanah untuk menjabat Ketua MKD dalam rangka menjaga kehormatan anggota DPR.(Ant/OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
MKD DPR RI tidak mengenal istilah anggota DPR non-aktif, bahkan didalam UU MD3.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendesak penjatuhan sanksi tegas terhadap oknum jaksa yang terbukti menyimpang dalam penanganan perkara videografer Amsal Christy Sitepu.
Anggota Komisi III DPR I Nyoman Parta mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat sebagai penunaian janji Republik.
Keberadaan asrama haji diharapkan menjadi reformasi dalam peningkatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mendesak penambahan anggaran imunisasi menyusul meningkatnya KLB Campak pada awal 2026
Anggota DPR RI Irine Yusiana mendesak pemerintah menerbitkan Inpres transportasi publik. Data MTI menunjukkan hanya 8% daerah yang alokasikan anggaran.
DPR RI mendesak investigasi menyeluruh atas gugurnya prajurit TNI dalam serangan misil di markas pasukan penjaga perdamaian PBB (UNIFIL) di Libanon
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved