Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI PKS DPR RI melakukan pergantian Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang sebelumnya dijabat Aboe Bakar Alhabsyi, diganti Adang Daradjatun.
"PKS telah mengusulkan saya sebagai Ketua MKD, diberikan kepada Adang Daradjatun," kata Aboe Bakar Alhabsyi di kompleks DPR RI, Jakarta, hari ini.
Aboe Bakar mengatakan bahwa pergantian tersebut merupakan perputaran tugas karena dia menjabat posisi Ketua MKD hampir 3 tahun.
Ia meyakini Adang merupakan sosok yang sangat memahami cara menghadapi penyidikan dan penyelidikan sebuah kasus.
Baca juga: AHY Dinilai Bunuh Diri Politik Serang Infrastruktur Jokowi
"Saya yakin dan percaya Pak Adang akan lebih baik lagi meneruskan perjalanan di MKD ke depan. Saya juga meminta maaf apabila dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan," ujarnya.
Adang Daradjatun mengatakan bahwa posisi Ketua MKD merupakan amanah yang cukup berat.
Oleh karena itu, dia berharap ada kerja sama yang baik dari semua pihak.
Ia menyampaikan terima kasih kepada pimpinan PKS atas amanah untuk menjabat Ketua MKD dalam rangka menjaga kehormatan anggota DPR.(Ant/OL-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadap Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
MKD DPR RI tidak mengenal istilah anggota DPR non-aktif, bahkan didalam UU MD3.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved