Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kesalahan dengan menyerang Presiden Joko Widodo.
Serangan terhadap pembangunan infrastruktur era Jokowi, kata dia ibarat bunuh diri politik.
"Kalau perbandingan infrastruktur, saya kira adalah isu-isu yang menurut saya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan ketika AHY menyerang infrastruktur itu semacam bunuh diri politik," kata Adi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (27/9).
Adi mengatakan pembangunan infrastruktur Jokowi tidak tepat dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyoni. Sebab, dia berkata data memperlihatkan pembangunan di era Jokowi jauh lebih banyak.
"Cuma problemnya yang ditusuk itu jauh lebih perkasa lebih kuat, jadi ketika diserang balik dia tidak bisa menjawab apapun," imbuhnya.
Terkait hal itu, Adi kembali menilai bahwa tindakan AHY menyerang Jokowi merupakan sebuah blunder.
"Ketika klaim-klaim dan tuduhannya itu tidak bisa diukur itu justru blunder dan jadi serangan balik yang tidak bisa dibantah," ujarnya.
Sebelumnya, AHY menyampaikan bahwa pemerintahan era Jokowi hanya melakukan gunting pita alias sekadar melanjutkan proyek pembangunan. (OL-13)
Baca Juga: Pengamat Sesalkan Kritik AHY ke Jokowi Tidak Pakai Data
Akankah perlawanan Roy Suryo cs akhirnya bakal kandas nanti?
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Persoalan ini dipandang sebagai momentum untuk mendewasakan diri dalam berbangsa.
Presiden Prabowo Subianto menyebut pihak nyinyir dibayar untuk menciptakan kegaduhan dan menegaskan swasembada pangan 2025 sebagai jawaban pemerintah.
Kritik pemerintah soal bencana Sumatra berujung teror. Konten kreator dan aktivis alami ancaman hingga doxing.
DPP Gemura menilai berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa adalah bagian dari hak demokratis yang dijamin konstitusi.
Dugaan intimidasi terjadi usai tayangnya opini yang mengkritik pengangkatan jenderal TNI pada jabatan sipil, termasuk sebagai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
KRITIK sejatinya ialah katalisator positif dalam berjalannya proses demokrasi. Kritik menjadi pisau analisis dalam melakukan checks and balances bagi rezim yang memegang kekuasaa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved