Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan kesalahan dengan menyerang Presiden Joko Widodo.
Serangan terhadap pembangunan infrastruktur era Jokowi, kata dia ibarat bunuh diri politik.
"Kalau perbandingan infrastruktur, saya kira adalah isu-isu yang menurut saya dalam beberapa kesempatan saya mengatakan ketika AHY menyerang infrastruktur itu semacam bunuh diri politik," kata Adi, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (27/9).
Adi mengatakan pembangunan infrastruktur Jokowi tidak tepat dibandingkan dengan era Susilo Bambang Yudhoyoni. Sebab, dia berkata data memperlihatkan pembangunan di era Jokowi jauh lebih banyak.
"Cuma problemnya yang ditusuk itu jauh lebih perkasa lebih kuat, jadi ketika diserang balik dia tidak bisa menjawab apapun," imbuhnya.
Terkait hal itu, Adi kembali menilai bahwa tindakan AHY menyerang Jokowi merupakan sebuah blunder.
"Ketika klaim-klaim dan tuduhannya itu tidak bisa diukur itu justru blunder dan jadi serangan balik yang tidak bisa dibantah," ujarnya.
Sebelumnya, AHY menyampaikan bahwa pemerintahan era Jokowi hanya melakukan gunting pita alias sekadar melanjutkan proyek pembangunan. (OL-13)
Baca Juga: Pengamat Sesalkan Kritik AHY ke Jokowi Tidak Pakai Data
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?
Apakah itu juga pertanda inilah akhir episode 'petualangan' politik Jokowi pascalengser dari kursi kekuasaan yang sebelumnya sarat dengan cawe-cawe?
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
Ada spekulasi bahwa Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan. Benarkah?
Tak hanya kebebasan menyampaikan pendapat, tetapi kebebasan menyampaikan kritik pun telah banyak dilakukan.
"Tulisannya tidak pas. Lebih baik kita hapus agar jangan sampai viral lalu warga terprovokasi. Biar sama-sama enak kita," ujar seorang warga
Pernyataan Plt Ketum PSI, Giring Ganesha, menuding Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, 'pembohong' kalimat ini tidak mencerminkan etika politik jangan ditiru generasi muda.
Pemprov DKI Jakarta memastikan segera mempelajari sejumlah kritik yang disampaikan LBH DKI. Termasuk, memberikan respons dan klarifikasi.
Kapolri juga kembali mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi ini dijamin oleh UUD 1945, Pasal 28
Ariza, sapaan akrabnya, menekankan bahwa Pemprov DKI Jakarta tidak antikritik. Serta, meminta warga untuk melihat data penyelesaian masalah di Ibu Kota.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved