Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih merespon tim bayangan atau shadow team yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di forum PBB.
Fikri menilai, apa yang disampaikan Nadiem merendahkan sumber daya manusia (SDM) Kemendikbud Ristek.
“Frasa atau term ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbud, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK kemendikbudristek,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (27/9).
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini menilai, secara internal Kemendikbud Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sebab dalam statement Nadiem, ketua tim shadow setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen).
“Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi X dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu ‘roadmap’ yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya,” jelas Fikri.
Baca juga: Gobel Sebut Mendikbudristek tidak Paham Kebutuhan Indonesia
Bahkan, kata Fikri, Komisi X DPR sudah lama merekomendasi Kemendikbud Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini belum juga ada.
“Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tegas Fikri. (RO/OL-09)
KPK menyebut Komisi III DPR RI mendukung revisi UU Tipikor sebagai syarat aksesi Indonesia ke OECD, termasuk pengaturan suap pejabat publik asing dan pertanggungjawaban korporasi.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan dukungannya untuk memperkuat regulasi Badan Amil Zakat Nasional
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Insiden penembakan ini merenggut nyawa pilot dan kopilot, sementara 13 penumpang dilaporkan selamat.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dewi Yustisiana, mendorong penyusunan roadmap nasional Logam Tanah Jarang (LTJ) yang terintegrasi.
Celah kemahalan harga ini sering kali dimanfaatkan melalui praktik persekongkolan dan monopoli oleh pihak-pihak tertentu.
Roy menyebut LKPP memberikan kesaksian bahwa harga pada platform tidak terkontrol dan cenderung tinggi, sehingga akhirnya dilakukan perubahan.
KEHADIRAN Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pendampingan hukum (Legal Assistance) proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek menuai perdebatan publik.
Jaksa Hadir Tujuh Orang Saksi dalam Sidang Nadiem Makarim
Dalih niat baik dalam program digitalisasi pendidikan tidak dapat dijadikan tameng hukum bagi Nadiem Makarim.
Pencarian Jurist Tan sudah berjalan maju. Berkas red notice sudah dikirim National Crime Bureau (NCB) Interpol Mabes Polri ke pihak Lyon, yang merupakan otoritas penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved