Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih merespon tim bayangan atau shadow team yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di forum PBB.
Fikri menilai, apa yang disampaikan Nadiem merendahkan sumber daya manusia (SDM) Kemendikbud Ristek.
“Frasa atau term ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbud, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK kemendikbudristek,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (27/9).
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini menilai, secara internal Kemendikbud Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sebab dalam statement Nadiem, ketua tim shadow setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen).
“Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi X dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu ‘roadmap’ yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya,” jelas Fikri.
Baca juga: Gobel Sebut Mendikbudristek tidak Paham Kebutuhan Indonesia
Bahkan, kata Fikri, Komisi X DPR sudah lama merekomendasi Kemendikbud Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini belum juga ada.
“Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tegas Fikri. (RO/OL-09)
Kegiatan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan pihak GoCorp Gojek.
Lalu menyoroti minimnya partisipasi publik dan komunitas akademik dalam proses penyusunan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan.
DPR RI mengapresiasi keputusan pemerintah terkait 4 pulau yang sebelumnya masuk ke Provinsi Sumatera Utara kembali masuk ke wilayah Provinsi Aceh.
Presiden Prabowo ingin menyelesaikan dan memutuskan secara langsung kasus sengketa pulau antara Aceh dan Sumatera Utara.
Ketua Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset akan dibahas setelah RUU KUHAP rampung pada akhir tahun ini
Nasir Djamil mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih sengketa 4 pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut)
Kejagung mengaku bingung dengan ketidakhadiran Jurist, padahal, pemeriksaan hari ini didasari permintaannya. Eks anak buah Nadiem itu mengaku ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggal.
Jurist Tan dijadwalkan diperiksa sekitar pukul 09.00 WIB. Penyidik bakal mendalami peran dia sebagai stafsus, dalam proyek ini.
Namma Nadiem Makarim tengah menjadi sorotan publik setelah muncul dalam kasua dugaan korupsi terkait pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun untuk program digitalisasi pendidikan.
Satu eks anak buah Nadiem lainnya, yakni Jurist Tan, juga sudah dipanggil Kejagung untuk diperiksa.
Pemeriksaan lanjutan ini penting. Fiona diharapkan memberikan keterangan baru kepada penyidik, yang bisa dikaitkan dengan barang bukti yang sudah disita dalam kasus ini.
Kejagung memeriksa mantan staf khusus (stafsus) Nadiem Makarim, Fiona Handayani, Jumat (13/6) untuk dimintai keterangan soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop chromebook
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved