Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih merespon tim bayangan atau shadow team yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di forum PBB.
Fikri menilai, apa yang disampaikan Nadiem merendahkan sumber daya manusia (SDM) Kemendikbud Ristek.
“Frasa atau term ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbud, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK kemendikbudristek,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (27/9).
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini menilai, secara internal Kemendikbud Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sebab dalam statement Nadiem, ketua tim shadow setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen).
“Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi X dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu ‘roadmap’ yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya,” jelas Fikri.
Baca juga: Gobel Sebut Mendikbudristek tidak Paham Kebutuhan Indonesia
Bahkan, kata Fikri, Komisi X DPR sudah lama merekomendasi Kemendikbud Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini belum juga ada.
“Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tegas Fikri. (RO/OL-09)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
Kejaksaan Agung (Kejagung) membeberkan review singkat atas persidangan dugaan rasuah pada pengadaan sistem Chromebook di Kemendikbudristek.
Majelis Hakim Tipikor Jakarta menolak eksepsi yang diajukan Nadiem Makarim dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Nadiem Makarim menyatakan kecewa atas putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta yang menolak eksepsi dirinya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.
Permohonan tersebut disampaikan JPU saat membacakan tanggapan atas eksepsi dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (8/1).
Sidang kasus dugaan korupsi di Kemendikbudristek Kembali bergulir, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (6/1).
Kejaksaan Agung membantah eksepsi Nadiem Makarim.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved