Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih merespon tim bayangan atau shadow team yang diungkapkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim di forum PBB.
Fikri menilai, apa yang disampaikan Nadiem merendahkan sumber daya manusia (SDM) Kemendikbud Ristek.
“Frasa atau term ‘shadow organization’ dalam penjelasan Nadiem di forum tersebut sangat berlebihan dan merendahkan SDM yang ada di Kemendikbud, sehingga perlu ada penjelasan resmi ke Komisi X, terkait peran, fungsi, dan anggarannya dalam SOTK kemendikbudristek,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam keterangan pers yang diterima, Selasa (27/9).
Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX ini menilai, secara internal Kemendikbud Ristek, dalam hal ini Inspektorat, perlu mengaudit sejauh mana sistem kerja dan peran tim shadow Menteri Nadiem, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran.
Sebab dalam statement Nadiem, ketua tim shadow setara dengan Direktur Jenderal (Dirjen).
“Dalam konteks akselerasi transformasi teknologi dalam dunia pendidikan, Komisi X dalam posisi selalu mendukung. Hanya saja perlu ‘roadmap’ yang jelas karena kebijakan pendidikan menyangkut masa depan bangsa, penggunaan teknologi adalah tools daya dukungnya,” jelas Fikri.
Baca juga: Gobel Sebut Mendikbudristek tidak Paham Kebutuhan Indonesia
Bahkan, kata Fikri, Komisi X DPR sudah lama merekomendasi Kemendikbud Ristek untuk membuat peta jalan pendidikan, yang sampai saat ini belum juga ada.
“Jika Nadiem merasa percaya diri dengan apa yang dipaparkan di forum internasional tersebut, maka mulailah membuka diri untuk berdialog dan berkomunikasi langsung dengan berbagai elemen pemangku kepentingan pendidikan yang ada di dalam negeri,” tegas Fikri. (RO/OL-09)
“Semua pihak sepakat dalam dua bulan ini konsentrasi untuk selesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Telah disepakati, delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN,"
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi usulan Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyediakan gerbong khusus untuk merokok
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Penyidik Kejagung akan kewalahan jika mengusut kasus korupsi itu. Karenanya, Kejati diminta membuka kasus serupa agar korupsi ini bisa diusut tuntas.
KPK menyebut kasus dugaan korupsi pengadaan Google Cloud memiliki keterkaitan dengan perkara pengadaan sistem Chromebook yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).
Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kasus ini masih pada tahap penyelidikan. Ini merupakan kali pertama Nadiem dimintai keterangan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Anang mengatakan, Kejagung sedang memproses red notice untuk Jurist, saat ini. Status buronan merupakan salah satu syarat untuk menerbitkan red notice.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved