Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mendesak pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU pada rapat paripurna DPR.
Rico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua rapat paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI pada pada Pembicaraan Tingkat I dan disepakati pula untuk dilanjutkan ke Tingkat II pada Senin (12/9).
"Sebenarnya semua sudah selesai (pembahasan tingkat I). Secara aturan kelembagaan sudah selesai. Tinggal hati nurani pimpinan dewan," kata Rico Sia seusai rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (27/9).
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu menegaskan, pengesahan dasar hukum pemekaran Provinsi Papua Barat itu sudah sangat dinanti masyarakat. Masyarakat juga antusias agar Papua Barat Daya bisa mengikuti Pilkada 2024.
"Mereka menanyakan sebenarnya apakah Provinsi Papua Barat Daya ini hanya dianggap sebagai 'gula-gula', hanya diberikan sebagai pemanis? Padahal niat hati adalah dapat diikutsertakan dalam Pemilu 2024," tukasnya. (RO/O-2)
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
duta besar (dubes) luar negeri Indonesia tidak boleh mengalami kekosongan sebab posisi dubes memiliki peran yang strategis bukan hanya sebagai simbol resmi representasi Indonesia
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia meresmikan dan melakukan penyalaan perdana Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved