Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, mendesak pimpinan DPR mengagendakan pengesahan RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi UU pada rapat paripurna DPR.
Rico mempertanyakan mengapa bakal beleid tersebut tidak diagendakan pada dua rapat paripurna DPR terakhir, yakni pada Selasa (20/9) dan Selasa (27/9). Padahal, RUU tersebut sudah disepakati Komisi II DPR RI, perwakilan pemerintah dan DPD RI pada pada Pembicaraan Tingkat I dan disepakati pula untuk dilanjutkan ke Tingkat II pada Senin (12/9).
"Sebenarnya semua sudah selesai (pembahasan tingkat I). Secara aturan kelembagaan sudah selesai. Tinggal hati nurani pimpinan dewan," kata Rico Sia seusai rapat paripurna DPR, di Jakarta, Selasa (27/9).
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu menegaskan, pengesahan dasar hukum pemekaran Provinsi Papua Barat itu sudah sangat dinanti masyarakat. Masyarakat juga antusias agar Papua Barat Daya bisa mengikuti Pilkada 2024.
"Mereka menanyakan sebenarnya apakah Provinsi Papua Barat Daya ini hanya dianggap sebagai 'gula-gula', hanya diberikan sebagai pemanis? Padahal niat hati adalah dapat diikutsertakan dalam Pemilu 2024," tukasnya. (RO/O-2)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Rico Sia mengatakan saat ini Papua Barat Daya sudah semakin menjadi daerah tujuan wisata yang diminati wisatawan domestik dan mancanegara.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Rico Sia mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut empat izin usaha tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Pariwisata jika dirawat dengan baik akan berkelanjutan dan terus menerus ada untuk menyejahterakan masyarakat.
Legislator NasDem dari Dapil Papua Barat itu, menilai perlu diambil jalan tengah dengan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang memperpanjang izin tambangnya.
ANGGOTA DPR RI dari Dapil Papua Barat Rico Sia mendesak mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mengubah hasil pleno
ANGGOTA Komisi VII DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem, Rico Sia, menggelontorkan dana pribadi untuk memberi bantuan tunai Rp120 juta
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved