Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Potensi Partai Baru Masuk Parlemen Tergantung Selera Publik

Partai baru memang sulit mengalahkan dominasi partai besar. Akan tetapi semua itu tergantung pada preferensi publik yang memilih.

DPR Soroti Keamanan Bandara di Wilayah Papua

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi meminta aparat TNI dan Polri memperketat pengamanan. Apalagi kejadian ini sudah terjadi berulang kali.

Komisi II DPR Tegaskan KPU Harus Beri Kepastian Penyelenggaraan Pemilu 2024

Sebab Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menilai sejauh ini pemilu tahun depan dibayangi dengan banyak ketidakpastian, baik itu untuk masyarakat, maupun untuk partai politik.

Anggota DPR Kamrussamad Sesalkan Kasus di Internal Ditjen Pajak

Menurut anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad, adanya kasus ini akan menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenkeu khususnya wajib pajak kepada DJP.

Wakil Ketua DPR Gaungkan Politik Damai

Lodewijk Freidrich Paulus menggaungkan politik damai dengan mengajak seluruh elemen bangsa berkolaborasi menjaga stabilitas negara demi mencegah berbagai hal buruk jelang Pemilu 2024.

DPR Gaungkan Politik Damai Sambut Pemilu Serentak

Stabilitas politik dan keamanan bisa menghadirkan stabilitas ekonomi. Dengan kestabilan ekonomi akan menguntungkan kehidupan masyarakat.

Soal Depo Plumpang, Dirut Pertamina Pastikan tidak Mungkin Ditutup atau Dipindah

Menurut Nicke, Depo Plumpang menyuplai kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) belasan kota. Selain itu, kebutuhan LPG di lebih dari 20 kabupaten bergantung pada depo tersebut.

Anggota Komisi III DPR Sebut Anwar Usman Teruji dan Terpercaya Jaga Marwah Demokrasi

"Semoga dengan terpilihnya kembali Bapak Anwar Usman sebagai Ketua MK menjadikan MK sebagai lembaga yang adil, amanah, dan mampu terus menjaga amanah demokrasi."

Banggar DPR Dorong Peningkatan Penerimaan Pajak dan Bea Cukai di Sumut

Momentum pemulihan ekonomi dan potensi penerimaan yang masih sangat besar di Sumatera Utara perlu terus dioptimalkan

Komisi II DPR Dukung Penuh KPU Tempuh Banding atas Putusan PN Jakpus

Komisi II DPR RI bersama Bawaslu dan DKPP RI mendukung KPU untuk menempuh upaya Hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap putusan PN Jakarta Pusat.

DPR: Pelaksanaan Pemilu Harus Jujur, Adil, Transparan, Akuntabel, dan Berintegritas

Untuk melaksanakan pemiliu jujur, adil, dan transparan diperlukan kerja sama dari berbagai pihak demi sukses yang penyelenggaraan pemilu tersebut

Perludem Sarankan Substansi Perppu Pemilu Dimasukan ke UU Nomor 7 Tahun 2017

Tidak ada mekanisme lain selain dari apa yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan juga UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DPR Setujui Norma Baru Perppu Pemilu

Komisi II DPR akhirnya menyetujui norma baru di Perppu Pemilu. Berikut ini beberapa perubahan yang dilakukan.

DPR Kebut Pembahasan RUU PPRT, April Ketok Palu

Beleid RUU PPRT akan dibawa dalam rapat paripurna DPR 21 Maret untuk disahkan menjadi inisiatif DPR.

Disahkan Jadi UU, Komisi II Sepakat Perppu Pemilu Dibawa ke Rapat Paripurna

Sembilan fraksi di DPR menyatakan menyetujui Perppu Pemilu dalam pembahasan di tingkat komisi, namun Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS yang menyatakan persetujuannya dengan catatan.

Upaya Advokasi DPR terhadap Konsumen Meikarta Membuahkan Hasil

Andre mengatakan, data yang disampaikan perkumpulan konsumen Meikarta sangat menggembirakan. Data itu juga menunjukkan bahwa DPR bersungguh-sungguh dalam melakukan fungsi pengawasan.

Geser Unsur Politisasi Nasib PRT Menjadi Politik untuk Kesejahteraan PRT

Tapi yang kita harapkan upaya upaya masyarakat sipil terutama PRT patut dihargai, jadi kita berharap politiknya digeser dari politisasi nasib PRT menjadi politik untuk kesejahteraan PRT.

Komisi II DPR Setujui Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna

Perppu Pemilu disetujui oleh seluruh Fraksi yang ada di DPR yakni Golkar, Nasdem, PDIP, dan Demokrat. Lalu, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan PKB.

9 Fraksi di DPR Kompak Setuju Perppu Pemilu

DPR RI menyetujui Perppu tentang Pemilihan Umum dibawa ke rapat paripurna terdekat dan disahkan menjadi undang-undang (UU).

Pimpinan Komisi VI DPR Minta Hentikan Politisasi Kasus Depo Plumpang

Politisasi terhadap kasus tersebut hanya membuat situasi menjadi lebih rumit sehingga para pihak terkait sulit mengambil keputusan-keputusan terbaik berdasarkan pertimbangan objektif.

Arogansi Trump, Pembunuhan Khamenei, dan Dinamika Timteng

Mengintegrasikan Diaspora dalam Arsitektur Karier Dosen Nasional

Mengesahkan UU PPRT, Menyelamatkan Ekonomi

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia