Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel mengajarkan nilai-nilai yang harus menjadi pegangan bagi masyarakat.
“Memberi lebih mulia daripada meminta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Bapak dan Ibu harus paham masalah duit, do it, dan DUIT,” kata Gobel, Minggu (19/3).
Hal itu ia sampaikan saat ada sejumlah ibu berteriak “popoji…popoji…popoji…”. Hal itu terjadi saat ia menghadiri acara temu kader dan bakti sosial yang diadakan Partai NasDem Kota Gorontalo.
Baca juga: Gobel: Kejahatan Pinjol Strategi untuk Melemahkan Indonesia
Dalam acara yang berlangsung di Lapangan Padebuolo, Kecamatan Kota Timur itu dihadiri Ketua DPD Partai NasDem Kota Gorontalo Lola Yunus, Ketua DPW Partai NasDem Gorontalo Hamim Po’u, dan Gubernur Akademi Bela Negara Partai NasDem Mayjen TNI Purn IGK Manila, Gobel balik bertanya, “Apa artinya popoji?” Mereka serentak menjawab “Sakuuu.” Lalu Gobel menjawab lagi, “Kalau orang Jakarta mengartikannya uang.”
Lebih lanjut Gobel menerangkan bahwa dalam politik ada istilah money politics, yaitu pembagian uang menjelang Hari H pencoblosan dalam pemilu. Hal itu juga dikenal sebagai serangan fajar karena dilakukan di pagi hari pada Hari H. Melalui money politics, sang pemberi uang berharap para pemilih akan memilihnya saat pencoblosan di bilik suara.
“Itu tidak boleh. Itu namanya mea-mea,” katanya sambil menyebutkan istilah dalam Bahasa Gorontalo untuk merah-merah, yaitu warna uang bernominal Rp100 ribu.
Baca juga: Gobel: Cari Cara agar Pemuda Tertarik Bertani
“Uang itu adalah duit. Dalam Bahasa Inggrit itu Do It, kerjakan. Jadi harus kerja keras, bukan berharap pada pemberian orang lain. DUIT juga adalah Doa, Usaha, Iman, dan Takwa. Masyarakat Gorontalo harus kembali kepada nilai-nilai ketika kita berjuang membentuk provinsi ini. Selama 20 tahun ini kita melupakan cita-cita saat itu. Kita harus gali lagi. Kita membentuk provinsi ini untuk membangun peradaban baru. Kita harus punya nilai-nilai, punya integritas, dan punya martabat,” katanya.
Menurutnya, jika masyarakat menerima money politics, hal itu berarti masyarakat telah menjual hak mereka.
“Itu sama artinya merendahkan martabat kita di hadapan Tuhan. Padahal saat lahir kita diazankan di telinga kanan dan diqomatkan di telinga kiri. Kita sudah dimuliakan oleh orangtua kita,” katanya.
Namun, jika masyarakat menolak money politics, kata Gobel, masyarakat berhak menagih janji seorang politisi.
“Karena itu, setiap tahun, saya bisa lebih dari 12 kali ke Gorontalo. Bahkan bisa 17 kali. Saya mempertanggungjawabkan tugas dan kewajiban saya selaku anggota DPR. Saya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo. Setiap datang, bukan sehari, tapi bisa satu minggu berkeliling menemui masyarakat,” katanya.
Gobel meminta kepada seluruh kader Partai NasDem untuk berjuang.
“Ini bukan soal kursi, tapi untuk membangun. Juga bukan soal jabatan, tapi untuk memperjuangkan nasib rakyat. Satu hal lagi, untuk bisa memimpin memang harus menang. Tapi menang bukan untuk berkuasa. Menang untuk membangun,” katanya.
Partai NasDem bertekad untuk menang besar di Gorontalo pada pemilu 2024 nanti. Selain itu, Partai NasDem juga bertekad untuk merebut kursi gubernur, walikota, dan bupati.
“Kami sudah punya konsep untuk membangun Gorontalo. Ini sudah 20 tahun tapi Gorontalo konsisten sebagai provinsi termiskin nomor lima di Indonesia. Kita harus mengubahnya. Ini bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita,” katanya.
Gobel mengingatkan tentang peluang besar bagi Gorontalo untuk maju lebih cepat. Menurutnya, pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan akan memiliki dampak besar bagi wilayah di sekelilingnya, termasuk Gorontalo.
“Visi Bapak Presiden Jokowi ini harus ditangkap sebagai peluang besar untuk melakukan akselerasi pembangunan di wilayah Gorontalo. Jadi kemenangan Partai Nasdem akan menjamin keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan peradaban baru,” katanya.
Pada Minggu (19/3), Gobel melakukan empat kegiatan. Adapun tiga kegiatan lainnya adalah, pertama, sosialisasi tentang transaksi non-tunai bagi pedagang pasar.
Acara yang berlangsung di Pasar Sentral, Kota Gorontalo itu, merupakan kerja sama antara Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo dan Bank Indonesia. Mereka menyosialisasikan fitur QRIS, Quick Response Code Indonesia Standard.
“Untuk transaksi jual-beli tak perlu membawa uang tunai. Cukup dengan membuka aplikasi mobile banking lalu manfaatkan fitur QRIS,” katanya.
Kegiatan kedua adalah sosialisasi tentang bahaya investasi bodong. Acara ini diikuti para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kegiatan ini merupakan kerja sama Yayasan Cahaya Rakyat Gorontalo dan Otoritas Jasa Keuangan.
“Di Gorontalo ini ada satu desa yang hampir semua penduduknya tertipu oleh investasi forex bodong. Ada juga yang tertipu pinjol illegal. Pinjol ini seperti buaya. Siap menerkam siapa saja. Karena itu selalu biasakan cek ke OJK. Itu legal atau tidak,” kata Gobel.
Sedangkan kegiatan ketiga adalah melakukan peninjauan ke Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo. Gobel menyemangati para narapidana untuk bisa bangkit.
“Tidak ada orang yang ingin masuk ke sini. Itu pasti karena khilaf,” katanya. (RO/Z-1)
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved