Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, menjelaskan maksud dari pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, terkait permintaan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 10% atau sebesar Rp 300 triliun untuk pembangunan desa sebagaimana yang disampaikan para kepala desa beberapa waktu lalu.
Menurut Junimart, pernyataan Megawati yang meminta para kepala desa untuk fokus kerja kerja dan kerja bukanlah suatu bentuk penolakan terhadap usulan tersebut, melainkan sebagai motivasi bagi para kepala desa untuk memicu, berpacu dalam menunjukan kinerjanya terlebih dahulu dalam mengelola dana desa yang ada sesuai tujuan dana desa itu.
"Perlu dijelaskan maksud Ibu Ketum yang meminta agar para kepala desa kerja, kerja dan kerja itu bukan penolakan, tetapi memotivasi, memicu agar para kepala desa berpacu membuktikan hasil kinerjanya dalam membangun desa," ujar Junimart kepada wartawan, Senin (20/3/2023) di kompleks Parlemen Jakarta.
Baca juga: Ketua Dewan Pengarah BPIP Beri Arahan kepada Kepala Desa Seluruh Indonesia
Lebih lanjut politikus PDI-Perjuangan itu menjelaskan, mengelola anggaran sebesar 10% dari APBN untuk pembangunan desa tentunya bukan hal yang sederhana dan mudah dilakukan.
"Inikan berbicara tentang mengelola anggaran, mengelola anggaran itu tidak gampang, jangan sampai nanti apabila ditambah 10 persen dari APBN justru semakin banyak temuan tindak pidana penyalahgunaan dana desa," ucapnya.
Minta Kepala Desa Gunakan Dana Desa Sesuai Tujuan
Untuk itu, Junimart menyarankan agar para kepala desa sebaiknya saat ini menggunakan dana desa sesuai tujuannya. Pemerintah bertugas memberi perhatian serius dalam memberi edukasi kepada para kepala desa untuk penggunaan dana desa.
"Penggunaan dana desa dalam prakteknya saja sudah banyak temuan. Saran saya, bagaimana pemerintah dapat mengedukasi para kepala desa ini dalam penggunaan dana desa dan lain-lain. Itu dulu yang pokok, gitu loh," tegasnya.
Baca juga: Pj Bupati Lembata Dorong Kepala Desa Berani Buat Terobosan Pembangunan
Sebaliknya, Junimart menegaskan jika partainya PDI-Perjuangan sangat mendukung pembangunan desa dan kemajuan desa.
Tekan Angka Kemisikinan dan Stunting
"Melalui pembangunan desa dan peningkatan sumber daya manusia (SDM)di desa terlebih dalam menekan angka kemiskinan dan stunting. Membangun dari desa menjadi motto partai kami," ucapnya.
"Harus digaris bawahi, PDI-Perjuangan sangat konsen dan sangat mendukung pembangunan desa di seluruh Indonesia, terlebih dalam pembangunan sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan serta masalah stunting. Jadi jangan para kepala desa jadi salah paham dengan maksud dari ucapan Ibu Ketum kami," tegas Junimart.
Baca juga: Lagi, Kades Di Sumsel Jadi Tersangka Penyelewengan Dana Desa
Sebelumnya, Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, meminta kepada para kepala desa agar fokus berkerja terlebih dahulu.
Pernyataan itu disampaikan Mega, saat menanggapi permintaan anggaran sebesar 10 persen dari APBN atau sekitar Rp 300 triliun, oleh para kepala desa dalam acara Desa Bersatu yang dihadiri ribuan para kepala desa di Lapangan Parkir Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (19/3).
"Kalau kalian hanya bicara, mesti dibagi duitnya segini, mesti gini, kerja dulu. Ngapain (teriak meminta kenaikan dana desa). Udah kerja baik-baik," kata Mega. (RO/S-4)
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara mengambil sumpah bagi para dubes yang dilantik pada hari ini.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai pemerintah untuk tidak berat sebelah dalam memberikan instruksi pada pemerintah daerah (pemda) terkait penggunaan barang dalam negeri
Masing-masing saksi caleg memiliki C1 sebagai bukti kuat
Dia mengingatkan pentingnya mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan demokrasi akan terwujud apabila diterapkan sesuai nilai-nilai Pancasila.
Program ini sudah menjadi program kerja Junimart di wilayah Kabupaten, Asahan, Batu Bara, Dairi, Karo, Langkat, Pakpak Bharat, Simalungun, Kota Binjai, Pematangsiantar dan Tanjungbalai.
"Jumlah honorer tenaga teknis itu sangat banyak. Mulai dari tenaga teknis pendidikan, hingga di berbagai kementrian dan lembaga."
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Proyek Monorel Jakarta merupakan salah satu proyek transportasi publik paling kontroversial dalam sejarah pembangunan Ibu Kota.
KETUA Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Sumatra dan Aceh.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA Umum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto dirasa sangat disayangkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved