Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Komisi II DPR Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu

Komisi II DPR RI memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta lembaga lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk menggelar rapat evaluasi Pemilu 2024 pada 15 Mei mendatang.

Seleksi CASN 2024 Diminta Ditunda, DPR: Kami Sepakat, tapi Harus Ada Dasarnya

Ombudsman harus memberikan apa dasarnya mengusulkan penundaan secara detil.

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ekosistem Pendidikan demi Terciptanya SDM Unggul

Dalam peringatan Hardiknas 2024, Ketua DPR RI Puan Maharani berbicara mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang berpengaruh terhadap terciptanya sumber daya manusia (unggul).

Investasi Microsoft Diharapkan Lebih Melibatkan SDM Indonesia

ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto berharap kehadiran Microsoft dalam dunia investasi tanah air bisa mendukung perekonomian dan perkembangan teknologi Indonesia.

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

UU Pemilu menitikberatkan keadilan prosedural yang memicu peserta pemilu melakukan aneka kecurangan dengan bebas di tingkat konstituen ataupun di level penyelenggara.

Pukat UGM Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

Korupsi semakin merajalela, DPR perlu segera sahkan RUU Perampasan Aset

Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan Aset

DPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Komisi II DPR Sebut UU Pemilu Sumber Terbukanya Kecurangan Pemilu 2024

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Aus Hidayat Nur menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu dan pilpres kemarin menyisakan catatan kekurangan yang cukup banyak untuk diperbaiki.

May Day 2024, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan Bagi Semua Jenis Buruh

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya perlindungan bagi semua jenis buruh dalam Hari Buruh Internasional yang diperingati setiap tanggal 1 Mei.

Anggota Komisi XI Minta Bea Cukai Transparansi Soal Aturan

Transparansi aturan penting supaya masyarakat lebih memahami dan tidak mengundang keributan.

Pelat Nomor DPR di Mobil TKP Brigadir RAT Diduga Palsu

MKD) DPR merespons isu terkait pelat nomor XIII khusus legislator yang terpasang di mobil tempat kejadian perkara (TKP) anggota Polresta Manado, Brigadir RAT, yang dinyatakan bunuh diri.

Rachmat Gobel Berterima Kasih pada Jokowi Atas Pembangunan Gorontalo

Rachmat Gobel memiliki gagasan bahwa penguatan infrastruktur yang solid dan ekosistem industri yang terhubung menjadi fondasi utama dalam memajukan ekonomi Gorontalo.

Istri Ridwan Kamil belum Mundur dari Bursa Pemilihan Wali Kota Bandung

Atalia mengaku mendapat surat penugasan dari DPP Partai Golkar untuk maju dalam Pemilihan Calon Wali Kota Bandung. Atalia sempat ragu dengan penugasan tersebut pascalolos ke Senayan.

Iuran Pariwisata dari Tiket Pesawat, YLKI: Tidak Kreatif

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menolak keras rencana pemerintah perihal pungutan wisata yang dibebankan melalui tiket pesawat.

Komisi II DPR RI: RUU Lembaga Kepresidenan Perlu Dikaji

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan usulan adanya Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Kepresidenan perlu dilakukan kajian secara menyeluruh.

Penurunan PBI BPJS Kesehatan Harus Jadi Catatan Bagi Seluruh Pihak

WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena menanggapi terkait penurunan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan untuk masyarakat tidak mampu pada 2023

Maju sebagai Calon Kepala Daerah, Caleg Terpilih Harus Mundur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan bakal calon kepala daerah yang merupakan calon anggota legislatif (caleg) terpilih hasil Pemilu 2024 untuk mengundurkan diri.

RUU Perampasan Aset Mandek, Pengamat: DPR tidak Niat Berantas Korupsi

Kelanjutan pembahasan RUU Perampasan aset di tangan DPR. Kalau sekarang tidak jelas, berarti tidak ada itikad baik dari DPR untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Anggota DPR Fraksi PDIP RUU Perampasan Aset Masih Bisa Dibahas

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi Sapto Pribowo menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih bisa dibahas.

Mahkamah Konstitusi Sentil DPR: Jangan Lepas Tangan Masalah Pemilu

Mahkamah Konstitusi (MK) menyentil DPR RI untuk tidak lepas tangan menyikapi berbagai temuan masalah dalam pemilihan umum (pemilu).

Mengharap Keampuhan Desain Olahraga Daerah

Nasib Guru Non-ASN dan Upah Minimum Provinsi

Konstitusionalitas Pilkada Langsung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia