Berita Terbaru Dpr Ri Hari Ini

Sekolah Harus Dapat Sanksi Administratif atas Pelanggaran Hukum di Lingkungan Pendidikan

Salah satu pelanggaran yang terjadi, seperti kasus perundungan atau tumbuhnya bibit-bibit geng di sekolah.

Terus Berulang, Kasus Perundungan di Sekolah Bagai Fenomena Puncak Gunung Es

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyebut bahwa isu perundungan menjadi isu yang mengkhawatirkan sejak lama, khususnya perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pola Asuh Orang Tua kepada Anak Dinilai Penting Cegah Perundungan

Dalam mencegah anak menjadi pelaku perundungan, selain pendidikan moral dan kedisiplinan, diperlukan juga pendidikan agama. 

Wacana KUA sebagai Pusat Layanan Semua Agama harus Didukung Regulasi yang Jelas

wacana pemanfaatan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk menjadi tempat pernikahan bagi seluruh umat beragama, harus didukung regulasi yang jelas.

30 Legislator Didorong Inisiasi Hak Angket

Pesan kepada anggota DPR, lakukan hak angket ini untuk mengoreksi Pemilu 2024 yang dianggap kotor.

Kirim Surat ke Puan, Para Advokat Desak Hak Angket Bisa Terealisasi

koordinator TPDI dan Perekat Nusantara Petrus Selestinus mendesak melalui surat dukungan dan tuntutan agar Hak Angket menjadi solusi membongkar seluruh bentuk pelanggaran pemilu

Anggota DPR dari PDIP Soroti Konflik Agraria

Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menuding Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tidak becus dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

DPR: Pembahasan Makan Siang Gratis Seharusnya Tunggu RPJMN Baru

WAKIL Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dolfie O.F.P menilai akan lebih elok bila pembahasan program makan siang gratis dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru.

Selaras Semangat Revisi UU PIHU, Perlu Perubahan Regulasi Umrah 'Backpacker'

Adanya pelonggaran kebijakan tersebut, menurut Hidayat Nur Wahid, masyarakat kini bisa melaksanakan umrah secara lebih mudah tapi juga tetap bertanggungjawab.

Kecurangan Pileg Lebih Besar dari Pilpres karena Hal Ini

KECURANGAN Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dinilai berpeluang lebih besar ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ini alasannya.

Delegasi DPR RI Suarakan Pentingnya Reformasi WTO

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menekankan pentingnya agenda reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

DPR RI Dorong Dibentuknya Komisi Perempuan di APA

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana mendorong dibentuknya Komisi Perempuan di Asian Parliamentary Assembly (APA).

Kasus Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan, KPK Buka Peluang Panggil BURT DPR

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR. Pihak Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR berpeluang dipanggil.

Para Advokat bakal Temui DPR Bahas Hak Angket Kecurangan Pemilu

Para advokat akan menemui pimpinan DPR RI untuk menyampaikan dukungan terhadap penggunaan Hak Angket DPR tentang Kecurangan Pemilu 2024.

KPK Tegaskan Punya Bukti Korupsi Kelengkapan Rumah Jabatan

KPK meyakini proyek pengadaan perabotan rumah itu dikorupsi.

Tolak Hasil Pemilu Curang, FPPJ Sidoarjo Desak DPR Segera Laksanakan Hak Angket

FPPJ Sidoarjo mendesak DPR RI segera melaksanakan hak angket untuk penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Parlemen Antar-Negara Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Salah satu isu yang diangkat dalam pembahasan adalah isu Palestina. Di mana Israel telah melakukan penyerangan kepada Palestina yang merusak berbagai situs-situs warisan budaya di sana.

Waduh! Pengadaan Perabotan Rumah Dinas DPR jadi Ladang Korupsi

KPK menegaskan dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah dinas di DPR bukan soal pembangunan melainkan pada tahapan pembelian perabotan 

Komisi Palestina APA Didorong Lebih Aktif Suarakan Kemerdekaan Palestina

Hal ini, lanjut Jazuli, melihat bagaimana pembunuhan dan penghancuran terhadap Palestina terjadi setiap hari.

KPK Masih Rahasiakan Tersangka Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR, Lebih dari 2 Orang

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap ada lebih dari dua orang yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan rasuah dalam pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR

Menjaga Sukma Pendidikan

Membangun Peradaban Baru

Bianglala Astacita

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia