Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Komisi I DPR RI Klaim Revisi UU Penyiaran bukan untuk Bungkam Pers

DRAF Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran memunculkan polemik. RUU Penyiaran diklaim bukan bermaksud melemahkan peran pers. Pembaruan itu dinilai penting untuk merespons perubahan saat ini.

Fraksi NasDem Kawal Mekanisme Pembentukan UU Kementerian Negara

FRAKSI NasDem DPR menyetujui Rancangan Undang-undang (RUU Kementerian Negara) sebagai inisiatif DPR. Partai besutan Surya Paloh itu bakal mengawal seluruh prosesnya.

Gerindra Usung Waketum NasDem sebagai Calon Gubernur Sulteng

DPP Partai Gerindra mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengusung pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Tengah, kepada Ahmad HM Ali beserta Abdul Karim Aljufri.

PKS Setujui RUU Kementerian Negara dengan Beberapa Catatan

Baleg DPR memastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Rachmat Gobel Ungkap Kerugian bila Indonesia Gemar Impor

WAKIL Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengungkapkan dampak negatif bila Indonesia gemar mengimpor. Ada lima hal yang menjadi catatan Gobel.

RUU Kementerian Negara Resmi Jadi Inisiatif DPR RI

SEBANYAK dua rancangan undang-undang (RUU) resmi menjadi inisiatif DPR. Salah satunya, yakni RUU Kementerian Negara.

Baleg Pastikan RUU Kementerian Negara Jadi RUU Inisiatif DPR

Baleg DPR RI pastikan Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU Kementerian Negara jadi RUU inisiatif DPR atau akan dibawa ke rapat paripurna.

Ketua Komisi I DPR Klaim Tidak Ada Niat Mengecilkan Peran Pers

KETUA Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengeklaim pihaknya tidak pernah ada niatan untuk mengecilkan peran pers lewat revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran).

Panja RUU Kementerian Negara Sepakat Mengubah Beberapa Pasal

PANITIA Kerja (Panja) Rancangan Undang-undang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara) sepakat untuk mengubah sejumlah pasal.

Komisi I DPR Bakal Undang Dewan Pers dan Pegiat Media Bahas RUU Penyiaran

DRAF rancangan revisi Undang-Undang Penyiaran (RUU Penyiaran) menuai kritik keras dari publik, terutama para pegiat dan pelakon jurnalistik.

PKS Dorong Segera Revisi UU Pemilu Agar Bawaslu tidak jadi Macan Ompong

Selama ini Bawaslu hanya melaksanakan kewenangan yang diatur dalam UU Pemilu dalam menjalankan tugas

Gus Imin: Revisi UU Penyiaran Harus Serap Aspirasi Masyakarat dan Insan Media

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menyuarakan pentingnya Revisi UU Penyiaran dalam menghadapi tantangan jurnalisme digital tanpa mengancam kebebasan berekspresi.

Hati Saya Remuk Sebenarnya

KETUA Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna mengaku remuk melihat kondisi MK saat ini yang makin hari makin dilemahkan.

Anggota DPR Pertontonkan Pragmatisme

Ketua dan seluruh anggota KPU lagi-lagi terkena sanksi oleh DKPP. Kali ini mereka terkena sanksi peringatan.

PDIP Klarifikasi Ucapan Kadernya Soal Pelegalan Politik Uang

Juru bicara PDI Perjuangan Chico Hakim menegaskan bahwa pernyataan anggota Komisi II DPR RI Hugua terkait pelegalan praktik politik uang seperti serangan fajar merupakan bentuk sarkasme

Pengamat: RUU Kementerian Harus Tetapkan Angka Batas Maksimal Jumlah Kementerian

DPR RI harus menentukan batas maksimal penambahan jumlah kementerian. Menurut Ujang, batas maksimal itu penting agar tidak dijadikan celah untuk membuat kabinet jumbo tetapi tidak efektif.

Gobel: Pemerintah Harus Lebih Fokus Lindungi Industri Kain Nasional

Pemerintah diminta lebih fokus melindungi industri kain nasional Indonesia seperti batik, tenun, sulam, songket, dan karawo dari serbuan kain tekstil bermotif kain tradisional Indonesia.

Ide DPR Legalkan Politik Uang Merusak Pemilu

Politik uang berkaitan dengan banyak persoalan, misalnya besarnya biaya kampanye, budaya koruptif, integritas kandidat, serta masyarakat yang pragmatis

Kominfo Harap DPR RI Bisa Terapkan Meaningful Participation dalam RUU Penyiaran

KISRUH draf RUU Penyiaran yang tengah digodok di DPR masih bergulir. Kominfo juga tidak dilibatkan dalam pembentukan draf yang di dalamnya merugikan insan pers tanah 

PDIP Usul Pelibatan DPR dalam Penentuan Kementerian di Revisi UU Kementerian Negara

PDIP usulkan DPR dilibatkan dalam menentukan jumlah kementerian di revisi UU Kementerian Negara

Board of Peace dan Diplomasi Indonesia

Ramadan dan Kesadaran Ekologis

Ekosistem Digital makin Berbahaya bagi Anak

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia