Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KOMISI I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan dengan empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa empat negara yang menjadi fokus kerja sama adalah Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan, melainkan kerja sama di bidang produksi atau industri pertahanan.
Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
"Keempat negara tersebut memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," ujar Hasanuddin seperti dikutip dari Antara Rabu (22/5).
Menurutnya, Komisi I DPR RI memiliki peran dalam meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk disetujui.
Hasanuddin menambahkan bahwa Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan beberapa negara tersebut, seperti dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Baca juga : DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara
Dengan payung hukum yang lebih jelas, dia yakin kerja sama ini akan lebih baik. Sebelumnya, kerja sama hanya berdasarkan perjanjian antar menteri pertahanan.
"Sekarang perjanjian ini melibatkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tersebut, sehingga cakupannya lebih luas," katanya.
Dia juga menyebut bahwa beberapa draf perjanjian sudah disusun sejak lima tahun lalu, sehingga sudah waktunya Komisi I DPR RI meratifikasi kerja sama tersebut. (Z-10)
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Publik menanti siapa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan TNI Angkatan Laut di tengah dinamika keamanan maritim dan kebutuhan modernisasi armada nasional.
Industri Pertahanan Sudah Mumpuni, tapi Teknologi Kunci Masih Jadi PR
Salah satu produknya adalah propelan amunisi atau isian komponen bagian dalam seperti amunisi senjata.
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
BNI menggandeng PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) untuk menyediakan layanan perbankan dan solusi keuangan terintegrasi bagi pengembangan industri pertahanan nasional.
Penguatan pertahanan nasional selain berasal dari dukungan masyarakat sendiri juga membutuhkan sumber teknologi dari berbagai pihak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved