Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan dengan empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa empat negara yang menjadi fokus kerja sama adalah Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan, melainkan kerja sama di bidang produksi atau industri pertahanan.
Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
"Keempat negara tersebut memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," ujar Hasanuddin seperti dikutip dari Antara Rabu (22/5).
Menurutnya, Komisi I DPR RI memiliki peran dalam meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk disetujui.
Hasanuddin menambahkan bahwa Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan beberapa negara tersebut, seperti dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Baca juga : DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara
Dengan payung hukum yang lebih jelas, dia yakin kerja sama ini akan lebih baik. Sebelumnya, kerja sama hanya berdasarkan perjanjian antar menteri pertahanan.
"Sekarang perjanjian ini melibatkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tersebut, sehingga cakupannya lebih luas," katanya.
Dia juga menyebut bahwa beberapa draf perjanjian sudah disusun sejak lima tahun lalu, sehingga sudah waktunya Komisi I DPR RI meratifikasi kerja sama tersebut. (Z-10)
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Onshore Processing Facility (OPF) Saka Indonesia Pangkah Limited (PGN SAKA) di Gresik.
DPR minta pemerintah prioritaskan pencegahan dan mitigasi bencana untuk kurangi kerugian ekonomi yang terus berulang di Indonesia.
Satgas Saber Pangan harus bekerja maksimal mencegah kecurangan harga pangan yang merugikan masyarakat.
Indra merupakan tersangka dalam kasus ini. Di sisi lain, eks Sekjen DPR itu sedang mengajukan praperadilan.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kim Jong-un meninjau industri pertahanan Korea Utara dan memerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru kendali menjelang Kongres Partai tahun depan.
EDGE, perusahaan di bidang pertahanan asal Uni Emirat Arab, secara resmi menandatangani kerja sama strategis dengan Republikorp.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved