Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan dengan empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa empat negara yang menjadi fokus kerja sama adalah Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan, melainkan kerja sama di bidang produksi atau industri pertahanan.
Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
"Keempat negara tersebut memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," ujar Hasanuddin seperti dikutip dari Antara Rabu (22/5).
Menurutnya, Komisi I DPR RI memiliki peran dalam meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk disetujui.
Hasanuddin menambahkan bahwa Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan beberapa negara tersebut, seperti dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Baca juga : DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara
Dengan payung hukum yang lebih jelas, dia yakin kerja sama ini akan lebih baik. Sebelumnya, kerja sama hanya berdasarkan perjanjian antar menteri pertahanan.
"Sekarang perjanjian ini melibatkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tersebut, sehingga cakupannya lebih luas," katanya.
Dia juga menyebut bahwa beberapa draf perjanjian sudah disusun sejak lima tahun lalu, sehingga sudah waktunya Komisi I DPR RI meratifikasi kerja sama tersebut. (Z-10)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Salah satu produknya adalah propelan amunisi atau isian komponen bagian dalam seperti amunisi senjata.
Pemerintah saat ini sedang menunjukkan komitmen besar untuk mendorong kemandirian industri pertahanan
BNI menggandeng PT Republik Korpora Indonesia (Republikorp) untuk menyediakan layanan perbankan dan solusi keuangan terintegrasi bagi pengembangan industri pertahanan nasional.
Penguatan pertahanan nasional selain berasal dari dukungan masyarakat sendiri juga membutuhkan sumber teknologi dari berbagai pihak.
PRESIDEN Prabowo Subianto resmi membuka perhelatan Indo Defence 2025 di Jiexpo Kemayoran Jakarta, yang berlangsung pada 11-14 Juni 2025.
Pindad memiliki kualitas yang bagus, namun pasar industri senjata ringan di dunia sangat kompetitif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved