Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI mengadakan rapat dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk membahas kerja sama atau perjanjian di bidang pertahanan dengan empat negara.
Anggota Komisi III DPR RI TB Hasanuddin, menjelaskan bahwa empat negara yang menjadi fokus kerja sama adalah Brasil, Prancis, Kamboja, dan Uni Emirat Arab.
Hasanuddin menegaskan bahwa kerja sama ini bukan merupakan pakta pertahanan, melainkan kerja sama di bidang produksi atau industri pertahanan.
Baca juga : DPR Dorong TNI dan Polri Manfaatkan Produk Industri Pertahanan Dalam Negeri
"Keempat negara tersebut memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia," ujar Hasanuddin seperti dikutip dari Antara Rabu (22/5).
Menurutnya, Komisi I DPR RI memiliki peran dalam meratifikasi kerja sama dengan empat negara tersebut. Dalam rapat selanjutnya, DPR akan membahas isi draf kerja sama itu untuk disetujui.
Hasanuddin menambahkan bahwa Indonesia telah lama menjalin kerja sama dengan beberapa negara tersebut, seperti dengan Brasil dalam pengadaan pesawat Super Tucano.
Baca juga : DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara
Dengan payung hukum yang lebih jelas, dia yakin kerja sama ini akan lebih baik. Sebelumnya, kerja sama hanya berdasarkan perjanjian antar menteri pertahanan.
"Sekarang perjanjian ini melibatkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara-negara tersebut, sehingga cakupannya lebih luas," katanya.
Dia juga menyebut bahwa beberapa draf perjanjian sudah disusun sejak lima tahun lalu, sehingga sudah waktunya Komisi I DPR RI meratifikasi kerja sama tersebut. (Z-10)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
CO-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengatakan, kemandirian industri pertahanan merupakan salah satu pilar kedaulatan negara.
Joint Venture yang baru dibentuk akan mendorong program modernisasi terintegrasi skala besar untuk meningkatkan operational readiness dan system interoperability TNI.
Dia mengatakan industri pertahanan dalam negeri, misalnya PT Pindad, saat ini mampu memproduksi peluru-peluru kaliber kecil misalnya yang berukuran 5,56 mm dan 7,62 mm.
Kim Jong-un meninjau industri pertahanan Korea Utara dan memerintahkan perluasan produksi rudal serta peluru kendali menjelang Kongres Partai tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved