DPR Tekankan Jangan Sampai Ada Kompromi Soal Kedaulatan Negara

ANGGOTA Komisi I DPR RI Rizki Natakusumah menekankan agar jangan sampai ada kompromi soal kedaulatan yang menyangkut pertahanan negara.

Ia menilai seharusnya komitmen pemerintah terhadap ketahanan bisa menyamai komitmen kepada penjagaan nilai-nilai kebangsaan, baik itu Pancasila dan lain sebagainya.

"Ketua (Komisi I DPR) sering menyampaikan bukti atau wujud konkret dari keberpihakan adalah keberpihakan anggaran," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Panja BUMN Industri Pertahanan (BUMNIP) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Baca juga: Penetapan Landas Kontinen Dinilai akan Lebih Memastikan Kedaulatan dan Keamanan Wilayah Bawah Laut Indonesia

Lebih lanjut, ia menilai bahwa industri pertahanan dalam negeri sangat butuh didukung, tidak hanya dari segi politik namun juga juga kebijakan anggaran yang diambil oleh pemerintah itu sendiri.

"Sebagai contoh penyertaan modal negara, saya harapkan Pak Deputi dari Bappenas lebih bisa berteriak lagi dalam penyusunan PMN atau penyertaan modal negara yang diberikan kepada industri dalam negeri,” jelas politikus Fraksi Partai Demokrat ini.

Ia menyoroti Banyak BUMN pelat merah yang hanya membuat utang justru diperhatikan oleh negara.

Di sisi lain, ia menilai bahwa Komisi I DPR sering sekali disebut menjadi very lonely commision karena di saat masyarakat membutuhkan bantuan, Komisi I DPR justru menyuarakan terkait pertahanan. 

Baca juga: Wakapolri Diyakini Mampu Bawa Kemajuan Industri Pertahanan Dalam Negeri

"Menteri Pertahanan menyampaikan ke kita ada rencana induk baru katanya baru 25 tahun ke depan tapi kalau tidak ada keberpihakan kepada industri pertahanan dalam negeri soal pertahanan sama aja bohong,” tegasnya.

Maka dari itu dirinya berharap implementasi dukungan BUMNIP dari berbagai pihak.

“Kita meminta masukan dari Lemhanas terkait dengan roadmap peningkatan Kapasitas industri pertahanan ke depan seperti apa? Kita meminta penjelasan dari deputi Polhukam untuk, bagaimana ke depan harus bisa disusun roadmap yang lebih jelas lagi. terkait dengan penyertaan modal negara yang berpihak kepada industri pertahanan dan lain sebagainya,” tutupnya.

Baca juga: Presiden: Permintaan Peluru Buatan PT Pindad Meningkat

Diketahui komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja BUMNIP Komisi I DPR RI bersama dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas

Adapun agenda dalam rapat ini, yaitu membahas kebijakan strategis Indhan (Industri Pertahanan)  yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional, kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara, urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing, tinjauan Indhan dari sisi SWOT, dan pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing. (RO/S-4)