Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
PEMERINTAH harus segera mengatasi penaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi demi mewujudkan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Permasalahan UKT yang semakin tidak terjangkau masyarakat ini harus segera diatasi. Negara harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5).
Salah satu indikator yang dicatat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET).
Baca juga : Pemajuan Kebudayaan Nasional Harus Konsisten untuk Menjawab Tantangan Globalisasi
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada tahun 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia.
Menurut Lestari, pemberlakuan biaya kuliah yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpotensi menghambat pemenuhan target SDGs yang telah disepakati pemerintah.
Rerie, sapaan akrab Lestari sangat berharap pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah agar kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi dapat terus ditingkatkan.
Baca juga : Transformasi SMK Menjadi Lebih Baik Harus Konsisten Dilakukan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang berpotensi menghambat anak bangsa dalam mengakses pendidikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan memiliki visi yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.
Sehingga, tegas Rerie, kebijakan yang dilahirkan benar-benar mendukung sepenuhnya upaya mewujudkan cita-cita para pendiri negeri.
Apalagi, menurut Rerie, saat ini hanya bangsa yang memiliki kecerdasan mumpuni yang mampu memiliki keunggulan di era globalisasi yang sarat persaingan. (Z-6)
Fundtastic kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun generasi cerdas finansial dengan mendukung acara Graduation Sekolah Kanisius tahun ini.
Terdapat potensi tumpang tindih dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional antara sekolah rakyat, sekolah gratis, dan sekolah garuda
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Program ini diharapkan menjadi bagian dari solusi kolaboratif antara sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya di wilayah pedesaan dan terluar.
Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM, dan SLB di seluruh Indonesia.
SALAH satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ialah Wajib Belajar 13 Tahun.
Penguatan identitas sebagai sebuah bangsa juga mampu menumbuhkan kohesi sosial yang bisa menjadi pendorong untuk mengakselerasi proses pembangunan.
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Kondisi kesejahteraan guru secara umum, saat ini masih terbilang rendah dan belum sebanding dengan pengabdian yang mereka berikan.
DORONG upaya untuk meningkatkan produksi furnitur dan ukir untuk memenuhi permintaan pasar dengan tetap melestarikan kekhasan Jepara pada setiap produk yang dihasilkan.
PENINGKATAN peran masyarakat dan keseriusan pemangku kebijakan khususnya penegak hukum dalam memahami dan menegakkan hukum mendesak direalisasikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved