Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH harus segera mengatasi penaikan uang kuliah tunggal (UKT) di sejumlah perguruan tinggi demi mewujudkan amanah konstitusi yang mewajibkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Permasalahan UKT yang semakin tidak terjangkau masyarakat ini harus segera diatasi. Negara harus membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap anak bangsa agar dapat menuntut ilmu setinggi-tingginya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diamanatkan oleh konstitusi," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/5).
Salah satu indikator yang dicatat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan (Not in Employment, Education, and Training/NEET).
Baca juga : Pemajuan Kebudayaan Nasional Harus Konsisten untuk Menjawab Tantangan Globalisasi
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pada tahun 2023 terdapat sekitar 9,9 juta penduduk usia muda (15-24 tahun) tanpa kegiatan atau youth not in education, employment, and training (NEET) di Indonesia.
Menurut Lestari, pemberlakuan biaya kuliah yang tidak terjangkau oleh masyarakat berpotensi menghambat pemenuhan target SDGs yang telah disepakati pemerintah.
Rerie, sapaan akrab Lestari sangat berharap pemerintah dapat mengambil sejumlah langkah agar kesempatan anak bangsa untuk mengenyam pendidikan tinggi dapat terus ditingkatkan.
Baca juga : Transformasi SMK Menjadi Lebih Baik Harus Konsisten Dilakukan
Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu berharap pemerintah mengevaluasi sejumlah kebijakan yang berpotensi menghambat anak bangsa dalam mengakses pendidikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah di sektor pendidikan memiliki visi yang sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.
Sehingga, tegas Rerie, kebijakan yang dilahirkan benar-benar mendukung sepenuhnya upaya mewujudkan cita-cita para pendiri negeri.
Apalagi, menurut Rerie, saat ini hanya bangsa yang memiliki kecerdasan mumpuni yang mampu memiliki keunggulan di era globalisasi yang sarat persaingan. (Z-6)
Di tengah derasnya arus teknologi, perhatian pada tulisan tangan terasa seperti langkah mundu
Bangsa kita telah mengalami sejarah panjang bagaimana memosisikan ujian sebagai bagian dari evaluasi hasil belajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memangkas anggaran pendidikan sebagaimana narasi yang beredar di publik.
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat tegaskan pentingnya kesiapsiagaan bencana sebagai wujud nilai Empat Pilar Kebangsaan dan solidaritas sosial masyarakat.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan peran strategis Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dalam meningkatkan kualitas SDM.
Lestari Moerdijat: Nilai-Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Relevan hingga Saat Ini.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dorong distribusi guru kompeten dan insentif tepat di wilayah 3T untuk wujudkan pemerataan pendidikan nasional di tahun 2026.
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendesak pemerintah antisipasi kenaikan jumlah penyandang disabilitas melalui layanan publik dan puskesmas ramah disabilitas.
Upaya membangun sumber daya manusia (SDM) nasional yang berdaya saing tak akan pernah tuntas selama akses pendidikan anak usia dini (PAUD) masih timpang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved