Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
DPR RI bersama dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelesaikan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum (WWF). Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan hasil pertemuan parlemen pada forum ini.
“Sejak hari Senin siang, Pertemuan Parlemen telah membahas secara intensif mengenai empat isu,” kata Puan setelah menutup Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (21/5).
Empat isu utama yang dibahas oleh parlemen global terkait masalah air adalah: akses terhadap air dan sanitasi sebagai faktor penentu dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), praktik inovatif untuk manajemen air yang inklusif, air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air dan kerja sama untuk perdamaian.
Baca juga : Puan Buka Fair & Expo WWF ke-10 yang Promosikan Inovasi Air
Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF merupakan bagian dari Sidang Forum Air Dunia ke-10, di mana pada tahun 2024 ini, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bersama World Water Council (WWC). Forum parlemen ini dihadiri oleh 231 partisipan dari 49 negara, termasuk beberapa ketua parlemen dan peserta dari organisasi internasional.
Menurut Puan, pertemuan ini telah memberikan ruang bagi diskusi dan berbagi pengetahuan antara anggota parlemen dunia, pakar, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara.
“Hari ini, saya menutup pertemuan Parlemen dengan menyampaikan komitmen parlemen dunia untuk mengatasi krisis air secara bersama-sama,” ucap Puan.
Baca juga : Hadiri WWF ke-10, Puan Tegaskan Komitmen Kuat Parlemen Terhadap Agenda Air
Komitmen parlemen tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Nusa Dua Communique, hasil dari Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF. Dokumen ini berisi rekomendasi parlemen untuk aksi air, di antaranya:
Puan menyatakan bahwa anggota parlemen dari 49 negara yang telah berdiskusi dalam Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF menegaskan kembali pentingnya memobilisasi tindakan parlemen mengenai air untuk keamanan dan kemakmuran global. Mereka juga sepakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu air dalam agenda legislatif masing-masing negara.
“Kami sepakat memastikan air menjadi salah satu agenda utama parlemen dan dimasukkan ke dalam komite parlemen atau struktur lainnya,” jelas Puan.
Baca juga : Puan Cek Kesiapan Lokasi Pertemuan Parlemen Dunia dalam Rangka Forum Air
Lebih lanjut, Nusa Dua Communique juga menyoroti pentingnya air bagi kemajuan setiap negara, mengingat potensi air sebagai sumber energi, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi. Oleh karenanya, parlemen dunia sepakat bahwa memperbaiki akses terhadap air bersih merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan, mengatasi masalah stunting, dan meningkatkan kesehatan.
Pada penutupan acara, Puan mengajak anggota parlemen dunia untuk serius menindaklanjuti hasil pertemuan ini dan membawa hasil tersebut ke ruang sidang parlemen masing-masing negara.
“Saya mengajak kita semua untuk mengubah komitmen menjadi tindakan konkret di negara kita masing-masing,” tegas Puan.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani akan Memimpin Pertemuan Parlemen di Forum Air Dunia ke-10
IPU sebagai forum parlemen dunia akan terus menyediakan platform untuk bertukar pengalaman dan praktik parlemen terkait isu air. Kesimpulan dari pertemuan ini akan disampaikan kepada IPU pada Sidang IPU ke-149 mendatang.
“Rapat Parlemen kembali menyerukan kepada komunitas parlemen untuk memprioritaskan tindakan terhadap air guna mewujudkan komitmen yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan visi dunia yang adil dan sejahtera untuk generasi saat ini dan masa depan,” papar Puan.
Atas keberhasilan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF, Puan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, termasuk anggota parlemen dan masyarakat sipil Indonesia.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota parlemen dan civil society Indonesia, yang telah memberikan masukan terbaik untuk DPR RI,” ungkap Puan.
Nusa Dua Communique akan dibawa ke Sidang WWF ke-10 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan WWC sebagai rekomendasi untuk hasil Forum Air Dunia ke-10 tahun 2024 yang juga digelar di Bali.
“Pengelolaan ancaman krisis air sangat penting untuk dijadikan agenda prioritas bersama karena ini demi keberlangsungan hidup seluruh penduduk dunia, tanpa terkecuali,” tutup Puan. (Z-10)
Sebelumnya beredar narasi bahwa gaji anggota DPR mengalami kenaikan. Bahkan jika direrata gaji wakil rakyat diperkirakan berkisar Rp3 juta per hari.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto menindak tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, menjawab soal tugas-tugas untuk Hasto Kristiyanto dari Megawati setelah kembali menjabat sebagao Sekjen PDIP
Ketua DPR RI Puan Maharani sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi BUMN
KETUA DPP PDIP Puan Maharani mengungkapkan penunjukan Hasto Kristiyanto sebagai sekretaris jenderal (sekjen) partai merupakan hak prerogatif Megawati Soekarnoputri
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak hadir pada Sidang Tahunan MPR 2025. Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut tak terlihat hingga sidang dimulai.
WAKIL Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan apresiasi tinggi terhadap aksi heroik Raihan Diaz Rinawi, yang memanjat tiang bendera setinggi 12 meter saat upacara HUT ke-80 RI di Lampung
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Narasi kenaikan gaji anggota DPR RI bukan sesuatu yang mendesak untuk direalisasikan.
Nasir menjelaskan setelah aspek redaksional selesai, draf RUU KUHAP akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi. Namun ia belum bisa memastikan waktu penyelesaian tersebut.
SEPANJANG tiga periode di DPR, saya tidak mendapat kepercayaan fraksi/partai untuk menjadi pimpinan di badan atau komisi di DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved