Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPR RI bersama dengan Inter-Parliamentary Union (IPU) telah menyelesaikan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th World Water Forum (WWF). Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan hasil pertemuan parlemen pada forum ini.
“Sejak hari Senin siang, Pertemuan Parlemen telah membahas secara intensif mengenai empat isu,” kata Puan setelah menutup Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Selasa (21/5).
Empat isu utama yang dibahas oleh parlemen global terkait masalah air adalah: akses terhadap air dan sanitasi sebagai faktor penentu dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals), praktik inovatif untuk manajemen air yang inklusif, air sebagai inti dari aksi iklim, serta diplomasi air dan kerja sama untuk perdamaian.
Baca juga : Puan Buka Fair & Expo WWF ke-10 yang Promosikan Inovasi Air
Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF merupakan bagian dari Sidang Forum Air Dunia ke-10, di mana pada tahun 2024 ini, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah bersama World Water Council (WWC). Forum parlemen ini dihadiri oleh 231 partisipan dari 49 negara, termasuk beberapa ketua parlemen dan peserta dari organisasi internasional.
Menurut Puan, pertemuan ini telah memberikan ruang bagi diskusi dan berbagi pengetahuan antara anggota parlemen dunia, pakar, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara.
“Hari ini, saya menutup pertemuan Parlemen dengan menyampaikan komitmen parlemen dunia untuk mengatasi krisis air secara bersama-sama,” ucap Puan.
Baca juga : Hadiri WWF ke-10, Puan Tegaskan Komitmen Kuat Parlemen Terhadap Agenda Air
Komitmen parlemen tersebut dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Nusa Dua Communique, hasil dari Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF. Dokumen ini berisi rekomendasi parlemen untuk aksi air, di antaranya:
Puan menyatakan bahwa anggota parlemen dari 49 negara yang telah berdiskusi dalam Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF menegaskan kembali pentingnya memobilisasi tindakan parlemen mengenai air untuk keamanan dan kemakmuran global. Mereka juga sepakat untuk memberikan perhatian lebih terhadap isu air dalam agenda legislatif masing-masing negara.
“Kami sepakat memastikan air menjadi salah satu agenda utama parlemen dan dimasukkan ke dalam komite parlemen atau struktur lainnya,” jelas Puan.
Baca juga : Puan Cek Kesiapan Lokasi Pertemuan Parlemen Dunia dalam Rangka Forum Air
Lebih lanjut, Nusa Dua Communique juga menyoroti pentingnya air bagi kemajuan setiap negara, mengingat potensi air sebagai sumber energi, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi. Oleh karenanya, parlemen dunia sepakat bahwa memperbaiki akses terhadap air bersih merupakan cara terbaik untuk mengurangi ketimpangan, mengatasi masalah stunting, dan meningkatkan kesehatan.
Pada penutupan acara, Puan mengajak anggota parlemen dunia untuk serius menindaklanjuti hasil pertemuan ini dan membawa hasil tersebut ke ruang sidang parlemen masing-masing negara.
“Saya mengajak kita semua untuk mengubah komitmen menjadi tindakan konkret di negara kita masing-masing,” tegas Puan.
Baca juga : Ketua DPR Puan Maharani akan Memimpin Pertemuan Parlemen di Forum Air Dunia ke-10
IPU sebagai forum parlemen dunia akan terus menyediakan platform untuk bertukar pengalaman dan praktik parlemen terkait isu air. Kesimpulan dari pertemuan ini akan disampaikan kepada IPU pada Sidang IPU ke-149 mendatang.
“Rapat Parlemen kembali menyerukan kepada komunitas parlemen untuk memprioritaskan tindakan terhadap air guna mewujudkan komitmen yang ditetapkan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, dan visi dunia yang adil dan sejahtera untuk generasi saat ini dan masa depan,” papar Puan.
Atas keberhasilan Parliamentary Meeting on The Occasion of The 10th WWF, Puan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif, termasuk anggota parlemen dan masyarakat sipil Indonesia.
“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota parlemen dan civil society Indonesia, yang telah memberikan masukan terbaik untuk DPR RI,” ungkap Puan.
Nusa Dua Communique akan dibawa ke Sidang WWF ke-10 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan WWC sebagai rekomendasi untuk hasil Forum Air Dunia ke-10 tahun 2024 yang juga digelar di Bali.
“Pengelolaan ancaman krisis air sangat penting untuk dijadikan agenda prioritas bersama karena ini demi keberlangsungan hidup seluruh penduduk dunia, tanpa terkecuali,” tutup Puan. (Z-10)
KETUA DPR RI Puan Maharani merespons adanya transfer data pribadi WNI ke Amerika Serikat. Adapun, transfer data itu merupakan salah satu poin dalam kerangka kesepakatan dengan AS.
Puan Maharani merespons pernyataan Presiden RI sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait PDIP dan Gerindra yang memiliki hubungan seperti kakak beradik.
Lebih dari Sejuta Sarjana Menganggur, Ketua DPR Puan Maharani Sistem Pendidikan dan Industri Belum Terkoneksi
Pernyataan Puan Maharani soal putusan MK terkait pemisahan pemilu sangat objektif.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dilakukan secara terbuka
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved