Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan partai pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak mendapatkan kursi Ketua DPR untuk periode DPR mendatang. Hal ini sesuai UU MD3
KETUA DPR Puan Maharani mengatakan bahwa pemenang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 berhak menjadi ketua DPR. Hal ini merespons soal wacana revisi UU MD3.
WAKIL Ketua MPR RI Amir Uskara, mengatakan hingga saat ini belum ada fraksi yang ingin merevisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
ANGGOTA Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memproses kasus modifikasi dispenser BBM yang dilakukan pihak SPBU nakal.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto, mengusulkan agar daerah khusus Jakarta (DKJ) ke depan diberi nama Ibu Kota Legislatif.
DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ) menjadi undang-undang pada Rapat Paripurna.
Sejatinya revisi UU Peradilan Militer belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).
KETUA Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) curhat perihal jumlah kursi di DPR berkurang. Demokrat memperoleh 44 kursi untuk Pemilihan Legislatif atau Pileg 2024.
Kekuatan partai-partai politik pendukung pemerintah masih sangat lemah dibandingkan kekuatan oposisi
Peneliti Formappi Lucius Karus menduga dengan adanya hasil pemilu 2024, potensi revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) akan terbuka kembali.
Pengamat politik Prof Lili Romli menilai bahwa wacana konsolidasi antara presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bisa melemahkan kekuatan penyeimbang.
Kemenaker diminta segera membuat aturan soal THR pengemudi ojol
ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto, mengingatkan bahaya modus pelanggaran tunjangan hari raya (THR) yang tak dibayarkan oleh perusahaan nakal.
PKB anggpa wacana revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) tak punya urgensi untuk diubah.
KOMISI II DPR RI meminta Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan terobosan untuk memberantas mafia tanah.
Badan Keahlian DPR RI telah menjadi elemen penting dalam merancang undang-undang di Indonesia sejak dibentuk pada 2015.
Kritik dari masyarakat soal dugaan kecurangan pemilu harus didengar. Keresahan publik seperti Sirekap yang bermasalah dan dugaan penggelembungan suara haruslah dijawab.
BRIN menyangkan rapat kerja (raker) Komisi II DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
KOMISI II DPR RI menyatakan ingin mengevaluasi total penyelenggara pemilu secara total dalam rapat dengar pendapat berikutnya, pada Senin (1/4).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved