Berita Terbaru DPR RI Hari Ini

Anggap tidak Adil, DPR Cecar Bahlil soal Ormas Kelola Tambang

Sejumlah legislator mencecar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadilia terkait pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) secara cuma-cuma ke ormas.

PPATK Beberkan Kasus TPPU Narkotika Senilai Rp10,5 Triliun

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap kasus TPPU narkotika tersebar sepanjang sejarah Indonesia.

DPR RI Perkuat Pengawasan Ibadah Haji dengan Melibatkan Berbagai Komisi

Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid, mengungkapkan langkah strategis DPR RI dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan melibatkan berbagai komisi. 

DPR RI Prihatin Banyak Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi di Makkah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyatakan keprihatinannya terkait banyaknya jemaah haji tanpa visa resmi di Makkah. 

Upacara HUT Ke-79 RI Digelar di IKN dan Istana Jakarta, DPR: Itu Pemborosan

Semestinya di hari ulang tahun Indonesia, pemerintah bisa fokus kepada substansi.

PDIP Janji Perjuangkan Revisi UU KPK

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah didengungkan.

Asosiasi Desak Komisi VII Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu

Ikatan Perusahaan Gas Bumi Indonesia melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Rapat di DPR: Menkominfo Dicecar Soal Izin Starlink yang Ancam Industri Telekomunikasi Nasional

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mendapat kritik tajam terkait pemberian izin layanan internet berbasis satelit, Starlink Indonesia, milik Elon Musk

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Kritik Fasilitas Pemondokan Haji di Madinah

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, memberikan kritik terhadap fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia di Hotel Huda Taiba, Madinah.

Komisi VI Dorong Upaya Bersih-Bersih BUMN dengan Perketat Pengawasan

Kementerian BUMN harus terus meningkatkan pengawasan salah satunya dengan membuat semacam desk khusus pengawasan. 

DPR Kritik Jumlah Kehadiran Komisioner KPU dalam Rapat Bahas Anggaran 2025

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan jumlah kehadiran Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang ikut dalam rapat pembahasan anggaran 2025.

Timwas Haji DPR: Jemaah Haji Indonesia Banyak, Tapi Bahan Makanan Impor dari Thailand

Pemerintah diharapkan untuk lebih mendukung kebutuhan makanan jemaah haji dengan mengimpor langsung dari Indonesia.

DPR: Penarikan Dana Muhammadiyah dari BSI Harus Jadi Perhatian Serius

Penarikan dana itu dikhawatirkan juga akan menggiring nasabah BSI lain yang notabene anggota Muhammadiyah melakukan hal serupa.

Legislator Imbau Jemaah yang Pakai Visa Nonhaji Segera Pulang

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi mengimbau jemaah yang menggunakan visa nonhaji agar tidak memaksakan diri dan segera kembali ke Indonesia.

PKS Minta UU Tapera Segera Dievaluasi

Fraksi PKS di DPR meminta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 bahkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Tabungan Perumah Rakyat untuk dievaluasi.

Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tunda Program Tapera di 2027

KETUA Komisi V DPR RI Lasarus secara tegas meminta pemerintah untuk menunda program iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk karyawan swasta di 2027. Kebijakan tersebut mendapat protes

DPR Apresiasi Ormas Keagamaan yang Menolak IUPK

ANGGOTA DPR RI Fraksi PKS Hermanto mengapresiasi ormas keagamaan yang menolak diberikan izin usaha pertambangan (IUPK).

DPR RI Desak Kemenag Cabut Izin Travel Haji dan Umrah Nakal

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta pemerintah untuk menindak tegas travel haji dan umrah yang tidak mengikuti tata aturan pemerintah Arab Saudi.

Perpusnas Ajukan Penambahan Anggaran 2025 Senilai Rp375 Miliar

Tambahan anggaran juga dibutuhkan untuk pengolahan bahan perpustakaan yang berhasil dihimpun Perpusnas.

Muhammadiyah Tarik Dana dari BSI, DPR Minta Erick Thohir Evaluasi Manajemen

PP Muhammadiyah menarik seluruh dana dari Bank Syarian Indonesia (BSI) karena keluhan tidak direspon. DPR RI meminta Menteri BUMN Erick Thohir mengevaluasi manajemen BSi.

Profesor yang bukan Dosen

Empat Tahun Perang Ukraina: Risiko dari Perdamaian Transaksional yang Dipaksakan?

Mengawal Proses Seleksi Hakim Konstitusi dari Jalur Mahkamah Agung

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia