Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
SIKAP dan dukungan Indonesia akan kemerdekaan Palestina tidak berubah. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI selalu konsisten mengawal isu-isu Palestina di berbagai forum internasional. Mulai forum Parlemen Dunia, Parlemen Asia, ASEAN, Asia Pasifik, dan hampir di semua platform konferensi-konferensi Parlemen regional hingga internasional.
“Jadi inisiatif BKSAP DPR RI di berbagai forum, terutama di IPU selalu mendapatkan dukungan cukup besar dan mereka juga sangat apresiasi. Kita juga di forum Parlemen Asia, menginisiasi terbentuknya komunitas Palestina, Asian Parliamentary Assembly, dan juga di League of Parliamentarians for Al-Quds and Palestine. Saya juga sebagai Wakil Presiden Liga Parlemen Dunia untuk Palestina itu," ujar Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon usai menerima kunjungan kehormatan Mantan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh dan Duta Besar Palestina Zuhair Al-Shun di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).
Faldi mengungkapkan Indonesia tidak pernah berhenti mengangkat isu Palestina dalam berbagai forum. Termasuk melebarkan sayap kepada negara-negara yang sampai sekarang ini belum mengakui Palestina sebagai negara merdeka.
Baca juga : Parlemen Antar-Negara Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia
“Jadi sekarang ini sudah 149 negara yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, kita berharap lebih banyak lagi. Antara lain inilah yang bisa kita lakukan dari sisi diplomasi parlemen ini,” ujar Fadli.
“Jadi saya sampaikan juga kepada beliau bahwa dari sisi pemerintah, parlemen maupun civil society dan organisasi masyarakat Indonesia, semuanya mendukung Palestina hingga hari ini, termasuk dukungan untuk bantuan-bantuan kemanusiaan. Kita kesulitan memang untuk menyalurkannya, tapi saya kira dalam waktu dekat mungkin akan bisa ada jalan keluar,” sambungnya.
Selain itu, Fadli yang juga Anggota Komisi I DPR RI tersebut berharap semua Faksi yang berada di Palestina bisa bersatu. “Dan kemudian negara-negara yang mempunyai perhatian terhadap Palestina ini harus bergabung serta berkoordinasi,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra itu. (Z-3)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved