Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Heru Widodo memberikan apresiasi terhadap gerak cepat Komisi Yudisial (KY) dalam melakukan pemeriksaan pada majelis hakim yang memberikan putusan kontroversial dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti dengan terdakwa Ronald Tannur. Heru meminta segenap pihak tetap mengawal pada langkah selanjutnya saat KY dan Makhamah Agung (MA) membentuk Majelis Kehormatan Hakim.
“Tentu kami mengapresiasi atas gerak cepat, langkah cepat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial melalui tim biro pengawasan perilaku Hakim dan Investigasi yang sudah melakukan berbagai langkah. Saya betul-betul merasa sangat puas atas hasil yang sudah dilakukan oleh KY atas gerak cepatnya,” tutur Heru dalam Rapat Konsultasi Komisi III DPR RI dengan Komisi Yudisial di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8).
Politisi Fraksi PKB itu sempat menyinggung pertimbangan majelis sidang pleno yang memuat perbuatan para terlapor menurut sidang pleno dilatarbelakangi adanya kurangnya sikap berhati-hati yang kemudian berakibat pada sanksi berat.
Baca juga : Tim Investigasi KY Bergerak Dalami Putusan Bebas Ronald Tannur
“Tapi pada poin yang terakhir ini menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Hakim, pelanggaran yang dilakukan oleh para terlapor berdampak pada putusan yang telah dibuat menjadi tidak sah. Nah, saya kira ini adalah berita yang baik bagi masyarakat kita dan mudah-mudahan ini segera untuk dibatalkan putusannya dengan pertimbangan banding,” lanjut Heru
Heru Widodo juga menyoroti masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Ia menekankan perlunya pengawasan lebih lanjut terhadap usulan KY yang akan mengirimkan surat kepada MA mengenai pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Ia berharap proses ini dapat segera dilaksanakan untuk memastikan keadilan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.
“Terkait dengan usulan Komisi Yudisial yang akan mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung terkait unsur pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dalam hal pemberhentian tadi dari 3 Majelis Hakim. Saya kira ini kita harus, perlu kawal betul supaya ini segera dilaksanakan. Semoga apa yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial ini memberikan kepuasan bagi para masyarakat kita dan menjawab bahwa Komisi Yudisial telah bekerja secara maksimal untuk keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.
Baca juga : Tiga Hakim yang Vonis Bebas Ronald Tannur Layak Dipecat
Sebelumnya, Ketua KY Amzulian Rifai menyampaikan secara prinsip KY menghormati proses peradilan dengan kebebasan Hakim di dalam memutus suatu perkara dan tidak mengintervensi. Namun ia mengingatkan dibentuknya KY antara lain agar meski Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan namun harus sejalan dengan kode etik dan pedoman perilaku.
KY mengklaim melakukan langkah cepat merespon harapan publik atas kontroversi putusan bebas terdakwa Ronald Tannur dalam kasus tewasnya Dini Sera Afrianti. Hal ini dilakukan Biro Pengawasan Perilaku Hakim dan Biro Investigasi di bawah komando Anggota Komisi Yudisial RI, Joko Sasmito.
“Komisi Yudisial dengan cepat merespon, sehingga waktu itu satu hari setelah dibacakan putusan kami telah menerjunkan tim investigasi termasuk pengawasan hakim untuk mendalami dugaan-dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh para terlapor,” tutur Joko yang juga Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.
Melalui investigasi, KY menilai Majelis Hakim PN Surabaya yang memberikan putusan bebas pada Ronald Tannur telah melakukan pelanggaran pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Selanjutnya KY menjatuhkan sanksi berat kepada para majelis hakim terlapor berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun dan mengusulkan para terlapor diajukan ke Majelis Kehormatan Hakim. (DPR/Z-3)
DI tengah euforia berlakunya PP No 44 Tahun 2024 terkait dengan peningkatan kesejahteraan hakim, tiba-tiba muncul kasus yang memalukan oleh sejumlah oknum hakim.
KY juga menerima audiensi dari ayah, adik, sekaligus kuasa hukum Dini. Mukti berjanji, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan Rieke sesuai ketentuan yang termaktub dalam Peraturan KY
Satreskrim Polrestabes Surabaya menyatakan motif tersangka Gregorius Ronald Tannur membunuh korban Dini Sera Afrianti yang merupakan kekasihnya karena sakit hati.
MAJELIS Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Ronald Tannur, terdakwa pembunuh kekasihnya Dini Sera Afrianti.
MASYARAKAT mengirimkan berbagai karangan bunga berisi kecaman dan sindiran terhadap hakim Erintuah Damani yang memvonis bebas Ronald Tannur.
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Surabaya, resmi mengajukan kasasi terkait vonis bebas Gregorius Ronald Tannur (GRT) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.
KY Tanggapi Penolakan DPR atas Usualan Nama Calon Hakim Agung
KOMISI Yudisial (KY) melakukan pemetaan sistem keamanan persidangan dan pengadilan Pilkada 2024.
Perkara dugaan suap MA sebagaimana dimaksud terjadi sebelum pihak yang bersangkutan diangkat sebagai Komisaris WIKA Beton.
Sekjen Komisi Yudisial Tubagus Rismunandar Ruhijat meninggal dunia pada Kamis, 16 Juli 2020 pukul 23.35 WIB dalam usia 53 tahun. Almarhum akan dimakamkan di Sukawana, Curug, Serang, Banten,
Aturan-aturan itu menjelaskan hak-hak penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum. Semua pihak pun perlu teredukasi, termasuk hakim
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved