Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Pengawas Haji (Timwas) DPR RI meminta Kementerian Agama (Kemenag) mengantisipasi potensi jatuhnya korban selama pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Hal tersebut disampaikan Anggota Timwas Haji DPR sekaligus Wakil Ketua DPR RI Ace Hasan Syadzily atau yang akrab disapa Kang Ace, Sabtu (15/6).
"Kami minta ke Kemenag untuk memastikan ketersediaan air minum di tenda-tenda jemaah. Selain itu, kebutuhan dasar seperti makan dan minum harus dipastikan pelayanannya," ujar Kang Ace di Arafah, Sabtu (15/6).
Kemenag juga diminta bersiaga di Muzdalifah dengan memastikan petugas berada di titik-titik penjemputan untuk mengantisipasi penumpukan jemaah.
Baca juga : Prioritaskan Jemaah Lansia dan Muhrim, Kuota Tambahan Haji Harus Tepat Sasaran
"Kami meminta petugas di titik-titik penjemputan di Muzdalifah dipastikan mereka stand by dan terus berkomunikasi dengan jemaah sehingga pengaturannya bisa cepat dan tanggap," imbuhnya.
Selain itu, Timwas mengingatkan pentingnya memperhatikan pergerakan jemaah dari Muzdalifah ke Mina. Kang Ace meminta agar Kemenag memprioritaskan jemaah lansia dan berisiko tinggi dalam pergerakan ini.
"Lokasi tenda mabit ke jamaroh mina itu cukup jauh, sekitar 3-4 kilometer. Kami minta agar disediakan golf car dan kursi roda untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan jemaah lansia," jelasnya.
Baca juga : Setujui Tambahan Subsidi Haji Rp288 Miliar, DPR Minta Lansia dan Muhrim Diprioritaskan
Kang Ace juga menekankan pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan angka kematian selama puncak haji. Berdasarkan data sebelumnya, angka kematian cenderung meningkat pada saat puncak ibadah haji.
"Dari data atau pola selama ini, puncak ibadah haji justru menimbulkan kenaikan angka meninggal. Seperti tahun lalu, ada kenaikan pada saat puncak haji," pungkasnya.
Dengan adanya permintaan dan himbauan ini, diharapkan Kemenag dapat lebih siap dalam menghadapi puncak pelaksanaan haji, khususnya dalam memastikan ketersediaan air dan memberikan prioritas kepada jemaah lansia. (RO/Z-1)
PENYUSUNAN Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional.
Legislator PDIP Edy Wuryanto mendesak pemerintah memprioritaskan pemenuhan dokter spesialis di daerah 3T serta mencegah mahalnya pendidikan kedokteran.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Wakil Ketua Komisi V DPR RI mendesak Kemenhub melakukan audit soal insiden hilangnya kontak pesawat ATR 42-500 milik Indonesia Air Transport (IAT) dengan registrasi PK-THT di wilayah Maros
KPK didesak mengusut tuntas aliran dana dugaan korupsi kuota haji Kemenag 2023–2024 yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp1 triliun.
Angka ini melampaui target yang ditetapkan Bappenas, yaitu 1,3 juta pegawai.
Kemenag telah menerbitkan petunjuk teknis (juknis) PMBM sebagai acuan pelaksanaan seleksi di seluruh madrasah.
Sebanyak 1.636 Petugas Penyelenggara Ibadah Haji mengikuti diklat PPIH di Asrama Haji Pondok Gede. Pelatihan meliputi baris-berbaris, pelayanan jemaah, hingga bahasa Arab intensif.
Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan mulai melakukan penyidikan kasus kuota haji.
Meski begitu, Melissa berharap semua hak kliennya dipenuhi, meski sudah menjadi tersangka. Salah satunya yaitu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved