Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
ANGGOTA Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Syarief Abdullah Alkadrie melakukan kunjungan ke pemondokan jemaah haji Indonesia asal Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya, Syarief menemukan beberapa permasalahan yang perlu segera ditangani demi kenyamanan para jemaah.
Syarief menyoroti ukuran kamar pemondokan yang dinilai terlalu sempit untuk jemaah. "Kondisi kamar yang sempit membuat para jemaah sulit bergerak dengan leluasa, ini tentunya mengganggu kenyamanan mereka selama berada di sini," ujar Syarief di Mekah, Rabu (12/6).
Selain itu, Syarief juga menyoroti lokasi lantai pemondokan yang dinilai tidak ramah bagi jemaah lanjut usia (lansia).
Baca juga : Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Kritik Fasilitas Pemondokan Haji di Madinah
"Lokasi lantai yang terlalu tinggi sangat menyulitkan para jemaah lansia untuk bergerak. Hal ini bisa membahayakan keselamatan mereka," tambahnya.
Syarief mendesak pihak terkait untuk segera melakukan penyesuaian dan perbaikan terhadap pemondokan tersebut. "Kami berharap pihak penyelenggara segera melakukan perbaikan agar para jemaah, khususnya yang lansia, dapat beribadah dengan nyaman dan aman," tegasnya.
Timwas Haji DPR RI terus berkomitmen untuk memastikan seluruh jemaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan terbaik selama menjalankan ibadah haji. Syarief menekankan pentingnya peninjauan secara langsung untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan dan menemukan solusi yang tepat untuk setiap permasalahan.
Dengan adanya peninjauan ini, diharapkan ada perbaikan signifikan pada fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia, khususnya bagi mereka yang berasal dari Kalimantan Barat, agar ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan khusyuk. (RO/P-5)
Jumlah titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat terus menurun berkat langkah-langkah yang diambil lintas sektoral.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
Sebuah inisiatif penting untuk memperkuat tata kelola ekosistem hutan, lahan dan ketahanan iklim di Kalimantan Barat akan segera dilaksanakan mulai 2025 sampai 2032.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Fitroh belum bisa memerinci barang yang diambil penyidik dalam penggeledahan itu. Informasi mendetail, termasuk lokasi penggeledahan akan diumumkan resmi oleh KPK.
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada sejumlah titik imbas aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (28/8).
Personel gabungan TNI/Polri menjaga ketat pintu belakang gedung DPR, Jakarta Pusat, untuk mengantisipasi potensi kericuhan dalam aksi demo buruh pada hari ini, Kamis 28 Agustus 2025.
Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB) bakal menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/8).
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved