Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat Mardiono pantas untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pasalnya, Plt Ketua Umum PPP itu gagal membawa partai berlambang kakbah tersebut ke Senayan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024.
"(Mardiono) perlu mengkoreksi diri dan perlu juga untuk mundur karena telah gagal memimpin PPP. Pesan moralnya, ketika gagal, ya, mundur," katanya kepada Media Indonesia, Senin (17/6).
Baca juga : PPP Optimis bisa Lolos ke Senayan
"Apalagi PPP gagal ke Senayan. Ini merupakan aib Plt Ketua Umum, ya harus mundur dari PPP," sambung Ujang.
Menurutnya, faktor terbesar PPP di bawah pimpinan Mardiono gagal tembus ke Senayan adalah adanya perpecahan di internal.
Selain itu, Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga : Elite PPP Didesak Mundur
Ujang khawatir, jika Mardiono tidak mundur, PPP justru akan mengalami perpecahan dan makin terpuruk. Baginya, mundurnya Mardiono mesti dijadikan momentum bagi PPP untuk melakukan perubahan ulang citra alias rebranding.
"Untuk me-rebranding kembali PPP, maka perlu ketum baru yang lebih proresif," tandas Ujang.
Teranyar, Mardiono menegaskan untuk terus memimpin PPP sebagaimana amanah dari KH Maimoen Zubair. Hal itu disampaikannya pada momentum haul ke-5 Maimoen.
Baca juga : PPP Gagal Ke Senayan, Mardiono Harus Bertanggung Jawab
"Karena saat ini saya menerima amanah untuk memimpin PPP, maka insya Allah saya akan terus menjaga partai ini agar bangkit untuk umat, bangsa, dan negara sesuai dengan pesan Mbah Moen," terangnya.
Sebelumnya, eks Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi menilai tidak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini istikamah memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan saluran aspirasi politik.
Menurutnya, keterpurukan suara PPP merupakan harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elite partai yang tidak memiliki kepekaan terhadap persaan publik.
Contohnya, ketidakmampuan mengelola konflik internal partai dengan baik. Zainiut mengimbau elite PPP saat ini untuk meminta maaf secara terbuka ke publik sebagai bentuk pertanggungawaban moral.
"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo," tandasnya. (Tri)
PENYELENGGARAAN ajang wondr BrightUp Cup 2025 menarik perhatian publik lewat kolaborasi ekshibisi lintas cabang olahraga yang dipadukan dengan hiburan musik di Hall A Basket Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan jawaban atas tuntutan publik, khususnya mahasiswa yang menyuarakan perbaikan kinerja DPR.
BRI kembali menghadirkan "Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025" pada 15-16 Maret di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta.
Mari menikmati Jakarta yang kini punya transportasi publik yang kian keren, lanjut menikmati ruang-ruang buat berjumpa sambil berkreasi, hingga menjelajah aneka sajian nan autentik.
Sebanyak 15 ribu peserta diperkirakan akan memenuhi GBK untuk mengikuti perayaan Natal Nasional besok.
Selain Prabowo, Thomas menyebut acara tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara. Serta Pimpinan KWI, PGI dan tokoh-tokoh lintas agama lainnya.
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved