Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat Mardiono pantas untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pasalnya, Plt Ketua Umum PPP itu gagal membawa partai berlambang kakbah tersebut ke Senayan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024.
"(Mardiono) perlu mengkoreksi diri dan perlu juga untuk mundur karena telah gagal memimpin PPP. Pesan moralnya, ketika gagal, ya, mundur," katanya kepada Media Indonesia, Senin (17/6).
Baca juga : PPP Optimis bisa Lolos ke Senayan
"Apalagi PPP gagal ke Senayan. Ini merupakan aib Plt Ketua Umum, ya harus mundur dari PPP," sambung Ujang.
Menurutnya, faktor terbesar PPP di bawah pimpinan Mardiono gagal tembus ke Senayan adalah adanya perpecahan di internal.
Selain itu, Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga : Elite PPP Didesak Mundur
Ujang khawatir, jika Mardiono tidak mundur, PPP justru akan mengalami perpecahan dan makin terpuruk. Baginya, mundurnya Mardiono mesti dijadikan momentum bagi PPP untuk melakukan perubahan ulang citra alias rebranding.
"Untuk me-rebranding kembali PPP, maka perlu ketum baru yang lebih proresif," tandas Ujang.
Teranyar, Mardiono menegaskan untuk terus memimpin PPP sebagaimana amanah dari KH Maimoen Zubair. Hal itu disampaikannya pada momentum haul ke-5 Maimoen.
Baca juga : PPP Gagal Ke Senayan, Mardiono Harus Bertanggung Jawab
"Karena saat ini saya menerima amanah untuk memimpin PPP, maka insya Allah saya akan terus menjaga partai ini agar bangkit untuk umat, bangsa, dan negara sesuai dengan pesan Mbah Moen," terangnya.
Sebelumnya, eks Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi menilai tidak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini istikamah memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan saluran aspirasi politik.
Menurutnya, keterpurukan suara PPP merupakan harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elite partai yang tidak memiliki kepekaan terhadap persaan publik.
Contohnya, ketidakmampuan mengelola konflik internal partai dengan baik. Zainiut mengimbau elite PPP saat ini untuk meminta maaf secara terbuka ke publik sebagai bentuk pertanggungawaban moral.
"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo," tandasnya. (Tri)
Langkah pemerintah untuk mengambil alih Hotel Sultan ini menyusul ketetapan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
MENINGKATNYA kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup aktif dan sehat mendorong munculnya berbagai inisiatif yang mendukung kebiasaan positif ini.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
PENYELENGGARAAN ajang wondr BrightUp Cup 2025 menarik perhatian publik lewat kolaborasi ekshibisi lintas cabang olahraga yang dipadukan dengan hiburan musik di Hall A Basket Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan jawaban atas tuntutan publik, khususnya mahasiswa yang menyuarakan perbaikan kinerja DPR.
BRI kembali menghadirkan "Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025" pada 15-16 Maret di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta.
INDONESIA menghadapi kenyataan yang tak nyaman: pertumbuhan ekonomi tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan
Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mendukung imbauan Kemenlu untuk menunda sementara perjalanan umrah ke Arab Saudi demi keselamatan jamaah di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah.
Ketua Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Patijaya, menegaskan bahwa kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) perlu dievaluasi.
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved