Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin berpendapat Mardiono pantas untuk mengundurkan diri sebagai pimpinan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Pasalnya, Plt Ketua Umum PPP itu gagal membawa partai berlambang kakbah tersebut ke Senayan dalam Pemilu Legislatif (Pileg) DPR RI 2024.
"(Mardiono) perlu mengkoreksi diri dan perlu juga untuk mundur karena telah gagal memimpin PPP. Pesan moralnya, ketika gagal, ya, mundur," katanya kepada Media Indonesia, Senin (17/6).
Baca juga : PPP Optimis bisa Lolos ke Senayan
"Apalagi PPP gagal ke Senayan. Ini merupakan aib Plt Ketua Umum, ya harus mundur dari PPP," sambung Ujang.
Menurutnya, faktor terbesar PPP di bawah pimpinan Mardiono gagal tembus ke Senayan adalah adanya perpecahan di internal.
Selain itu, Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Baca juga : Elite PPP Didesak Mundur
Ujang khawatir, jika Mardiono tidak mundur, PPP justru akan mengalami perpecahan dan makin terpuruk. Baginya, mundurnya Mardiono mesti dijadikan momentum bagi PPP untuk melakukan perubahan ulang citra alias rebranding.
"Untuk me-rebranding kembali PPP, maka perlu ketum baru yang lebih proresif," tandas Ujang.
Teranyar, Mardiono menegaskan untuk terus memimpin PPP sebagaimana amanah dari KH Maimoen Zubair. Hal itu disampaikannya pada momentum haul ke-5 Maimoen.
Baca juga : PPP Gagal Ke Senayan, Mardiono Harus Bertanggung Jawab
"Karena saat ini saya menerima amanah untuk memimpin PPP, maka insya Allah saya akan terus menjaga partai ini agar bangkit untuk umat, bangsa, dan negara sesuai dengan pesan Mbah Moen," terangnya.
Sebelumnya, eks Wakil Ketua Umum PPP Zainut Tauhid Sa'adi menilai tidak lolosnya PPP ke Senayan dalam Pemilu 2024 merupakan musibah besar bagi seluruh kader dan simpatisan PPP yang selama ini istikamah memberikan kepercayaan kepada PPP sebagai wadah perjuangan dan saluran aspirasi politik.
Menurutnya, keterpurukan suara PPP merupakan harga yang harus dibayar oleh para pimpinan dan elite partai yang tidak memiliki kepekaan terhadap persaan publik.
Contohnya, ketidakmampuan mengelola konflik internal partai dengan baik. Zainiut mengimbau elite PPP saat ini untuk meminta maaf secara terbuka ke publik sebagai bentuk pertanggungawaban moral.
"Akan lebih bijak jika permohonan maaf itu disertai dengan pernyataan pengunduran diri elit tertinggi partai dari jabatannya secara ikhlas dan legowo," tandasnya. (Tri)
BRI kembali menghadirkan "Kapan Lagi Buka Bareng BRI Festival 2025" pada 15-16 Maret di Plaza Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta.
Mari menikmati Jakarta yang kini punya transportasi publik yang kian keren, lanjut menikmati ruang-ruang buat berjumpa sambil berkreasi, hingga menjelajah aneka sajian nan autentik.
Sebanyak 15 ribu peserta diperkirakan akan memenuhi GBK untuk mengikuti perayaan Natal Nasional besok.
Selain Prabowo, Thomas menyebut acara tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara. Serta Pimpinan KWI, PGI dan tokoh-tokoh lintas agama lainnya.
Thomas menyebut acara tersebut juga akan dihadiri oleh pimpinan jajaran kementerian dan lembaga negara.
Afirmasi atau penegasan akan keinginan untuk adanya keterwakilan lebih di parlemen harus disertai dengan gagasan baru dan fundamental.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved