Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke Senayan karena suara yang mereka raih kurang dari ambang batas parlemen, yaitu sebesar 4%.
Sejumlah gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif yang diajukan PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun berujung ditolak.
Ini merupakan kali pertama sejak 1971 PPP tidak memiliki wakil di DPR RI. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin prihatin PPP tidak lolos ke parlemen.
Baca juga : PPP Optimis bisa Lolos ke Senayan
Menurutnya, kegagalan PPP menjadi kesedihan bagi kader Partai Islam yang legendaris dan bersejarah itu.
“PPP tidak mampu mempertahankan kursi di parlemen. Ini sebuah evaluasi dan kritikan dari publik yang menganggap PPP kurang mampu bersaing di pemilu silam,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (26/5).
Ujang menegaskan kegagalan ini harus dimintai pertanggungjawaban Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Hal itu lantaran Mardiono saat memimpin telah gagal mempertahankan PPP di Senayan.
Baca juga : Mardiono Minta Arahan dan Bimbingan Saat Sowan ke Katib Aam PBNU
“Wajar bila banyak kader PPP yang mulai gelisah dan meminta Mardiono mundur. Dalam konteks itu sesuatu yang umum saja, jika para kader meminta Mardiono mundur,” papar Ujang.
“Karena memang Mardiono dianggap gagal untuk bisa menjaga eksistensi partai di parlemen. Tidak bisa meloloskan PPP di parlemen,” tambahnya.
Ujang menuturkan pemilu kali ini jadi sejarah pahit untuk PPP.
“Mudah-mudahan ke depan mengevaluasi dan intropeksi diri agar mereka tidak berkonflik, agar mereka juga mampu memenangkan pilpres dengan tidak memilih pasangan capres yang tidak didukung oleh kader-kader PPP,” tandasnya. (Z-1)
KAPAL Motor Penyeberangan (KMP) Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali memakan korban jiwa. DPR RI menyoroti kapal-kapal tua untuk masyarakat.
DPR RI menerima usulan 24 nama calon duta besar (dubes) RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional. Namun, nama-nama calon tidak disebutkan, termasuk negaranya.
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menunda proyek penulisan ulang sejarah.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
ANGGOTA Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja menyebut aksi pembubaran retret pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi, membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
SEORANG mahasiswi berusia 19 tahun korban kekerasan seksual di Karawang, Jawa Barat, dipaksa menikah dengan pelaku yang juga adalah pamannya sendiri.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved