Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Persatuan Pembangunan (PPP) gagal lolos ke Senayan karena suara yang mereka raih kurang dari ambang batas parlemen, yaitu sebesar 4%.
Sejumlah gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif yang diajukan PPP ke Mahkamah Konstitusi (MK) pun berujung ditolak.
Ini merupakan kali pertama sejak 1971 PPP tidak memiliki wakil di DPR RI. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin prihatin PPP tidak lolos ke parlemen.
Baca juga : PPP Optimis bisa Lolos ke Senayan
Menurutnya, kegagalan PPP menjadi kesedihan bagi kader Partai Islam yang legendaris dan bersejarah itu.
“PPP tidak mampu mempertahankan kursi di parlemen. Ini sebuah evaluasi dan kritikan dari publik yang menganggap PPP kurang mampu bersaing di pemilu silam,” ujar Ujang kepada Media Indonesia, Minggu (26/5).
Ujang menegaskan kegagalan ini harus dimintai pertanggungjawaban Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono. Hal itu lantaran Mardiono saat memimpin telah gagal mempertahankan PPP di Senayan.
Baca juga : Mardiono Minta Arahan dan Bimbingan Saat Sowan ke Katib Aam PBNU
“Wajar bila banyak kader PPP yang mulai gelisah dan meminta Mardiono mundur. Dalam konteks itu sesuatu yang umum saja, jika para kader meminta Mardiono mundur,” papar Ujang.
“Karena memang Mardiono dianggap gagal untuk bisa menjaga eksistensi partai di parlemen. Tidak bisa meloloskan PPP di parlemen,” tambahnya.
Ujang menuturkan pemilu kali ini jadi sejarah pahit untuk PPP.
“Mudah-mudahan ke depan mengevaluasi dan intropeksi diri agar mereka tidak berkonflik, agar mereka juga mampu memenangkan pilpres dengan tidak memilih pasangan capres yang tidak didukung oleh kader-kader PPP,” tandasnya. (Z-1)
Hasbiallah Ilyas, meminta aparat penegak hukum transparan dalam penanganan kasus Fandi Ramadan, ABK Sea Dragon yang terancam hukuman mati dalam perkara 2 ton sabu.
Jaksa mendasarkan tuntutan mati karena Fandi dianggap bersalah tidak menolak atau memeriksa muatan kapal yang ternyata berisi sabu.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menegaskan peradilan militer bukan ruang impunitas dalam sidang uji materi UU Peradilan Militer di Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi IX DPR RI Asep Romy Romaya meminta pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerjanya.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Tarik-menarik kepentingan tersebut membuat pembahasan pasal-pasal dalam RUU Pemilu sarat akan negosiasi politik.
Pilkada lewat DPRD manuver politik para elite yang telah diperhitungkan secara matang demi pembagian kekuasaan di tingkat daerah.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Pantas Nainggolan menegaskan perombakan struktur ini menjadi fondasi kebangkitan partai di Jakarta.
Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.
Budi membeberkan ada arahan dari Jokowi untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Partai politik yang mengedepankan kejujuran akan membuat partai tersebut terbuka dan dinamis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved