Headline
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Pemerintah pelajari seluruh risiko menyusul putusan MA AS.
Kumpulan Berita DPR RI
Berhentinya proses legislasi di meja pimpinan DPR RI harus menjadi perhatian masyarakat sehingga mandeknya proses legislasi bisa membuka mata semua orang.
Eksekutif dan legislatif lebih mengutamakan isu lain sehingga isu terkait perlindungan kepada perempuan jarang terbaca.
Putusan tersebut menggugurkan tafsir yang dibuat oleh Mahkamah Agung (MA) sebelumnya bahwa batas usia itu dihitung sejak pasangan calon terpilih dilantik
Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief membantah isu adanya jual beli kuota haji.
DPR dan pemerintah sepakat membentuk panitia kerja yang beranggotakan 40 anggota dewan untuk menggodok revisi UU No 10/2016.
Sejumlah pakar hukum tata negara dan administrasi negara meminta pembentuk undang-undang menghentikan pembahasan tersebut yang sudah dimulai tadi pagi, Rabu (21/8).
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Alifudin berkoordinasi dengan legislator di komisinya untuk membantu mengatasi kasus perundungan yang menewaskan mahasiswa PPDS Undip.
Putusan MK sifatnya final dan binding, semestinya revisi UU yang menyesuaikan dengan putusan MK.
Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI resmi memulai penyelidikan intensif terkait dugaan penyalahgunaan kuota haji dan pembenahan sistem keuangan haji oleh pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 Nusron Wahid memastikan akan bekerja dan fokus pada substansi masalah dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan haji 2024.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintahan baru dapat memastikan pertumbuhan ekonomi berkualitas terealisasi dengan baik.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi pengawasan sektor kesehatan Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung upaya eliminiasi tuberkulosis di Indonesia berbasis data dan sains.
PKB akan menyelenggarakan Mukmatar pada 24-25 Agustus 2024. Sedangkan, Golkar pada 20-21 Agustus 2024.
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan terbentuknya pansus itu merupakan sejarah karena selama 10 tahun terakhir tidak ada pansus hak angket di DPR RI.
Wakil Ketua Badan Legislatif DPR Willy Aditya mengungkapkan belum ada pembahasan RUU PPRT di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.
“Pembahasan RUU PPRT (masih) ada di Baleg sehingga komisi IX menghormati proses yang sedang dikerjakan Baleg."
Saat ini beleid tersebut tinggal menunggu keputusan pimpinan DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. Jika disetujui di rapat paripurna, RUU PPRT dapat segera dibahas di tingkat selanjutnya.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat geram dengan DPR RI yang tidak kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) setelah 20 tahun berlalu.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher mengatakan penurunan stunting masih jauh dari target 14% pada 2024.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved