Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERNYATAAN yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai angin segar di tengah upaya publik memperjuangkan demokrasi yang semakin terkikis. Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini, menurut peneliti Pusat Riset Politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani, harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.
"Pernyataan Dasco sepintas bisa dibilang angin segar. Tapi kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga proses demokrasi ini. Kita tidak bisa lengah begitu saja, tapi harus mengawal sampai revisi ini betul-betul ada," ungkapnya, Kamis (22/8).
Masyarakat kita tidak lagi bisa dibohongi dengan berbagai siasat yang mematikan demokrasi. Pengalaman dalam pilpres sudah menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi yang akan selalu dikenang publik.
Baca juga : Pengamat: RUU Pilkada Batal Disahkan Hasil Gerakan Massa
"Kita sudah berapa kali dikecewakan, dan kali ini semua lebih teliti dan komprehensif gerakannya. Bergerak bersama dan kompak. Jadi publik sudah sangat menyadari bahwa ini betul-betul kondisi genting dan kita tidak boleh lengah," tegasnya.
Seruan tersebut penting untuk memastikan demokrasi tetap on the track dan mewaspadai berbagai manuver politik yang bisa setiap saat dilakukan oleh para wakil rakyat dan partai politik.
"Kita tahu bahwa politisi kita ini bisa melakukan apa saja, termasuk pembahasan di malam hari. Kita harus waspadai manuver ini. Kita sekarang menuju kedewasaan berpolitik."
Dalam mengawal revisi UU Pilkada, KPU telah memberikan pernyataan untuk tetap melaksanakan putusan MK. Hal ini bisa menjadi garansi tidak terjadinya upaya menyelipkan kepentingan tertentu yang berujung pada pengkhianatan.
"KPU sendiri sudah memberi pernyataan akan melaksanakan putusan MK, tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi, bisa jadi melalui PKPU. Kami masih melihat ada celah tarik-menarik kepentingan, jadi public pressure harus kita fungsikan. Sampai tanggal 27 Agustus nanti, jangan ada yang mengagetkan lagi," tukasnya. (P-5)
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
23 organisasi menggelar demo buruh di Balai Kota DKI Jakarta meminta Upah Minimum Provinsi atau UMP naik menjadi Rp6 juta
aksi tergabung dalam Aliansi federasi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh se-Jakarta melakukan demo di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/11). Mereka menuntut UMP sebesar Rp6 juta.
WARGA, Bogor, yang terdampak kebijakan penutupan sejumlah lokasi wisata gagal berdialog dengan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq
Gelombang demo yang mengguncang negeri pada akhir Agustus 2025 bukan sekadar letupan emosi sesaat. Ia adalah alarm keras yang menandakan keresahan rakyat sudah terlalu lama menumpuk
Anis mencatat di seluruh Indonesia ada 5.000 lebih orang ditangkap. Komnas HAM sudah turun ke 13 provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendalami itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved