Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERNYATAAN yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad disebut sebagai angin segar di tengah upaya publik memperjuangkan demokrasi yang semakin terkikis. Perjuangan yang sudah dilakukan secara bersama oleh semua elemen masyarakat hari ini, menurut peneliti Pusat Riset Politik BRIN Mouliza Donna Sweinstani, harus tetap dijalankan sampai akhirnya pilkada terlaksana.
"Pernyataan Dasco sepintas bisa dibilang angin segar. Tapi kita sebagai masyarakat harus tetap menjaga proses demokrasi ini. Kita tidak bisa lengah begitu saja, tapi harus mengawal sampai revisi ini betul-betul ada," ungkapnya, Kamis (22/8).
Masyarakat kita tidak lagi bisa dibohongi dengan berbagai siasat yang mematikan demokrasi. Pengalaman dalam pilpres sudah menjadi preseden buruk perjalanan demokrasi yang akan selalu dikenang publik.
Baca juga : Pengamat: RUU Pilkada Batal Disahkan Hasil Gerakan Massa
"Kita sudah berapa kali dikecewakan, dan kali ini semua lebih teliti dan komprehensif gerakannya. Bergerak bersama dan kompak. Jadi publik sudah sangat menyadari bahwa ini betul-betul kondisi genting dan kita tidak boleh lengah," tegasnya.
Seruan tersebut penting untuk memastikan demokrasi tetap on the track dan mewaspadai berbagai manuver politik yang bisa setiap saat dilakukan oleh para wakil rakyat dan partai politik.
"Kita tahu bahwa politisi kita ini bisa melakukan apa saja, termasuk pembahasan di malam hari. Kita harus waspadai manuver ini. Kita sekarang menuju kedewasaan berpolitik."
Dalam mengawal revisi UU Pilkada, KPU telah memberikan pernyataan untuk tetap melaksanakan putusan MK. Hal ini bisa menjadi garansi tidak terjadinya upaya menyelipkan kepentingan tertentu yang berujung pada pengkhianatan.
"KPU sendiri sudah memberi pernyataan akan melaksanakan putusan MK, tapi semua kemungkinan bisa saja terjadi, bisa jadi melalui PKPU. Kami masih melihat ada celah tarik-menarik kepentingan, jadi public pressure harus kita fungsikan. Sampai tanggal 27 Agustus nanti, jangan ada yang mengagetkan lagi," tukasnya. (P-5)
LSI Denny JA Rilis Exitpool dan Quick Count Pilkada 2024 di Tujuh Provinsi
Penyandang DIsabilitas Gunakan Hak Pilihnya
Batalnya pengesahan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada oleh DPR dinilai merupakan hasil dari gerakan massa yang turun ke jalan menyatakan penolakan.
RAPAT pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tingkat provinsi sempat diwarnai aksi demonstrasi.
ribuan buruh akan menggelar aksi unjuk rasa untuk menolak program iuran Tapera di depan Istana, Jakarta hari ini, Kamis (6/6)
penyesuaian layanan pada koridor 1 (Blok M - Kota) dan layanan Non BRT rute 1A (Pantai Maju - Balaikota).
Ratusan masa aksi dari kalangan buruh melakukan demo di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat. Salah satu tuntutanya yakni mendesak pemerintah mencabut peraturan tentang Tapera
Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meminta Polda Metro Jaya untuk melepaskan para pendemo yang ditangkap pada saat aksi penolakan RUU Pilkada di Gedung DPR RI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved