Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Upaya yang dilakukan sejumlah kader dan senior yang sudah dipecat memilih pihak eksternal sebagai ketua umum itu akan menjadi preseden buruk.
Mahfud mencontohkan sikap serupa juga diambil pemerintahan Megawati Soekarnoputri ketika pada 2002 Matori Abdul Jalil mengambil Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Abdurrahman Wahid.
Menurut Mahfud, sikap itu sama dengan yang diambil pemerintahan-pemerintahan sebelumnya ketika ada kisruh internal partai.
Adapun Mahfud MD mengatakan, pemerintah menilai KLB Partai Demokrat sebagai persoalan internal partai.
PEMERINTAH tidak menganggap kegiatan KLB Partai Demokrat sebagai kegiatan ilegal. Menurutnya, kegiatan tersebut tak lebih hanya merupakan temu kader Partai Demokrat.
Tindakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat melalui kongres Luar Biasa dinilai akan merusak konsentrasi Presiden Joko Widodo.
Ratusan kader Partai Demokrat yang hadir di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Jakarta membubuhkan cap jempol menggunakan darah sebagai tanda loyal.
"Mereka-mereka berkomplot untuk motif pribadinya, uang, kekuasaan, kedudukan. Kemudian, semena-mena melakukan segala cara tanpa memandang konstitusi."
"Kalau kami diam, artinya sama saja bahwa Partai Demokrat juga membunuh demokrasi di negeri kita," tegasnya.
Moeldoko, menurutnya, adalah bagian dari komplotan yang rela menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi, demi uang, kekuasaan, kedudukan.
"Bisa berdampak buruk bagi Istana. Moeldoko harusnya dicopot segera atau mundur untuk menjaga nama baik Presiden Jokowi," tandasnya.
Sekjen Koordinaror Nasipnal Laskar Rakyat Jokowi, Ridwan Hanafi menilai tindakan Moeldoko terhadap Partai Demokrat adalah hal memalukan karena melanggar etika politik dan demokrasi.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono akan memberikan bukti ketidaksahan Kongres Luar Biasa di Kemenkumham hari ini. Agenda yang sama juga dilakukan oleh kubi Moeldoko.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 5 Maret merupakan ilegal.
Pada Senin (8/3) ini, AHY mengunjungi Kemenkumham untuk menyampaikan aduan dan sejumlah dokumen pendukung terkait tuduhan KLB Demokrat ilegal di Deli Serdang.
Menurut kubu Moeldoko, KLB Demokrat di Deli Serdang sudah sesuai konstitusi. Berikut, dilatarbelakangi keresahan kader bahwa Demokrat berubah menjadi partai keluarga.
Rusdi menyebutkan, Polri terus memantau perkembangan terkini sengkarut yang terjadi di Partai Demokrat tersebut.
KUBU Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY diminta tidak lagi mengait-ngaitkan Presiden Jokowi dalam urusan Kongres Luar Biasa (KLB) partai Demokrat.
"Bukti-bukti sudah kami serahkan dan saat ini masih dalam tahap koordinasi dengan para pimpinan yang ada di Bareskrim Mabes Polri," terang Rahmat.
PERSONEL kepolisian disiagakan menyusul adanya rencana kedatangan kubu Partai Demokrat Moeldoko ke Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/3).
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved