Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOORDINATOR Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan [oihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membangun koalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
“Masih terbuka kemungkinan bagi kami untuk berkoalisi dengan parpol mana saja untuk Pilpres 2024, termasuk PDIP,” ungkap Herzaky kepada Media Indonesia, Minggu (1/5).
Namun, lanjut dia, mesti dipahami upaya merajut koalisi tersebut tidak akan mudah. Herzaky menilai perlu ada kesepahaman dalam pandangan dan cara mengelola negeri ke depan.
Baca juga: AHY Fokus Kembalikan Kejayaan Demokrat di 2024
Menurutnya, Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bakal berkoalisi dengan partai politik (parpol) yang benar-benar mengutamakan rakyat di kebijakan pemerintahan.
“Lalu, sesama parpol yang benar-benar berupaya menjaga NKRI, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kebijakan dan keseharian, bukan dalam jargon semata,” pungkas Herzaky.
Baca juga: Emak-emak Jatim Satu Suara Dukung Erick Thohir di Pilpres 2024
Sebelumnya, pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani, berpendapat bahwa PDIP dan Demokrat bakal sulit menjalin koalisi pada Pilpres 2024 mendatang.
"Hal ini terlihat sejak 2004, saat Partai Demokrat berkuasa. PDIP memilih menjadi oposisi dan saat PDIP berkuasa, ada usaha dari Partai Demokrat untuk masuk Istana, namun PDIP tidak menerima," tutur Saiful.(OL-11)
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved