Senin 09 Mei 2022, 18:57 WIB

Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK

MI/ Susanto
Andi Arief

 

KETUA Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief bakal kooperatif memberikan keterangan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia bakal diperiksa dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU), Selasa (10/5).

"Intinya apapun kebutuhan KPK saya siap bantu, mungkin ada keterangan yang dibutuhkan dari saya," kata Andi melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).

Andi sejatinya dipanggil KPK hari ini. Namun, dia mangkir karena sedang di Lampung bersama keluarganya.

"Saat ini sedang berada di Lampung bersama keluarga, dan langsung ke Medan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Insyallah dan di pastikan saya akan hadir bilamana dijadwalkan kembali," ujar Andi.

Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa dia sebagai saksi untuk mendalami komunikasi Andi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Mantan Anggota KPU RI Viryan Aziz Meninggal Dunia karena Sakit

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 06:46 WIB
Viryan meninggal pukul 01.40 WIB di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta, Sabtu...
MI/ Adam Dwi

Penyuap Eks Bupati Buru Selatan Diadili di PN Ambon

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:10 WIB
Dalam kasus ini KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Tagop Sudarsono Soulisa, dan dua pihak swasta Johny Ryndard Kasman serta Ivana...
Antara

Irjen Napoleon Dipecat Usai Semua Kasus Inkrah

👤Siti Yona Hukmana 🕔Jumat 20 Mei 2022, 23:05 WIB
Gatot memastikan Divisi Propam Polri akan melakukan sidang kode etik terhadap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya