Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMILIH umumnya memiliki orientasi politik kebangsaan, bukan politik Islam. Demikian temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Temuan ini dipresentasikan oleh pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, pada program Bedah Politik episode Prabowo-Puan vs Ganjar-Airlangga atau Anies-AHY? yang tayang di kanal Youtube SMRC TV pada Kamis 21 April 2022.
Dalam presentasinya, Saiful menjelaskan bahwa dalam skala 0-10--semakin mendekati 0 makin berorientasi politik kebangsaan dan 10 makin berorientasi politik Islam--pemilih Indonesia memberikan skor pada diri mereka 4,62. Ini menandakan bahwa warga secara umum berorentasi politik kebangsaan. "Secara nasional, pemilih Indonesia, dalam spektrum Islam dan nasionalis, cenderung ke nasionalis," kata Saiful.
Pada survei ini, pemilih Indonesia juga memberikan penilaian besar orientasi politik kebangsaan atau politik Islam partai-partai politik. Menurut pemilih, yang paling berorientasi kebangsaan ialah PDIP dan yang paling berientasi politik Islam ialah PKS. Partai-partai lain ada di antara keduanya.
Saiful melanjutkan bahwa yang dinilai cenderung lebih Islam yaitu PKS, PPP, dan PKB. Yang nasionalis ialah PDIP, Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra. PAN cenderung di tengah. "Masyarakat punya cukup pengetahuan yang akurat tentang partai-partai ini," kata Saiful.
Baca juga: Demonstran Mulai Padati Depan Gedung Parlemen
Menurut Saiful, kecenderungan identifikasi ideologi diri pemilih ini menjelaskan alasan partai-partai politik yang berorientasi kebangsaan dominan dalam politik elektoral Indonesia yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan Demokrat. PKS dan PPP yang dinilai paling Islam serta PKB dan PAN yang berbasis ormas Islam cenderung tidak mendapat dukungan pemilih mayoritas.
Survei itu dilakukan kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak dengan metode stratified multistage random sampling terhadap keseluruhan populasi atau warga negara Indonesia yang sudah memiliki hak pilih, yakni mereka yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1027 atau 84%. Sebanyak 1.027 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,12% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling). Wawancara tatap muka dilakukan pada 13-20 Maret 2022. (RO/OL-14)
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Kamaruddin menilai, rekam jejak Jokowi yang tidak pernah kalah dalam lima kali pertarungan elektoral demokrasi Indonesia menjadi daya tarik utama bagi para tokoh.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan
KETUA DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD berpeluang dibahas pada rapat kerja nasional (rakernas).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved