Jumat 22 April 2022, 20:00 WIB

KPK Telisik Transaksi Mencurigakan Istri Bupati Nonaktif PPU

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
KPK Telisik Transaksi Mencurigakan Istri Bupati Nonaktif PPU

Medcom/ Candra Yuri Nuralam
Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan transaksi keuangan mencurigakan oleh istri Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM), Risnah. Lembaga antikorupsi mendalami hal itu lewat rekening bank pribadi Risnah.

"Saksi dikonfirmasi antara lain terkait dengan adanya beberapa transaksi keuangan pada akun rekening bank yang bersangkutan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (22/4)

Risnah diperiksa di Kantor Mako Brimob Polda Kalimantan Timur pada Kamis (21/4). KPK juga memeriksa sejumlah saksi lainnya yakni, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten PPU Ade Chandra Wijaya.

Ade dikonfirmasi terkait administrasi pertanahan di Kabupaten PPU. Lalu, saksi Supervisor PT Putraalinson Perkasa, Romi Wijaya Syarif dimintai keterangan terkait pengajuan izin pembangunan Tower di Kabupaten PPU.

Abdul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Terdapat enam tersangka pada perkara tersebut. Mereka yakni pemberi sekaligus swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

ANTARA

Kejagung Periksa Tiga Saksi dari Kemendag Terkait Kasus CPO

👤mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 23:10 WIB
Pemeriksaan saksi untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara...
Ist

Hoegeng Award Upaya Kepolisian Membuka Ruang Kritik

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 01 Juli 2022, 22:17 WIB
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus membuka ruang bagi masyarakat dalam memberikan...
DOK Metro Tv

Terima Kunjungan Kerja MPR RI, Surya Paloh Usul MPR Undang Capres Sampaikan Visi Misi

👤Vallentina Chelsy, Narendra Wisnu Karisma (SB) 🕔Jumat 01 Juli 2022, 22:03 WIB
Surya Paloh mengusulkan agar MPR mengundang calon presiden (capres) yang maju di Pilpres 2024 untuk menyampaikan visi dan misinya serta...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya