Selasa 10 Mei 2022, 19:09 WIB

Andi Arief Bantah Kasus Bupati PPU Terkait Musda Demokrat

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
Andi Arief Bantah Kasus Bupati PPU Terkait Musda Demokrat

MI/ Susanto
Andi Arief

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief. Seusai diperiksa Andi menegaskan kasus suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU) tidak berkaitan dengan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat.

"Pemeriksaan tadi menguatkan bahwa tidak ada hubungan dengan Musda Demokrat ini, memang enggak ada," kata Andi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/5)

Andi diperiksa penyidik KPK sekitar tiga jam. Dia mengaku pemeriksaan kali ini ditujukan untuk melengkapi pertanyaan sebelumnya.

Dia menyebut dicecar tujuh pertanyaan oleh penyidik. Menurutnya, jawabannya menjelaskan perbuatan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud dalam dugaan suap di KPK tidak berkaitan dengan Partai Demokrat.

"Karena itu perkara yang sedang diselidiki ini bukan menyoroti soal Musda Partai Demokrat. Lebih pada bukan hanya kejadian OTT (operasi tangkap tangan)," ujar Andi.

Andi juga mengaku diberikan informasi terkait kelanjutan kasus Gafur oleh penyidik. Salah satu informasi yang diberikan yakni Gafur segera diadili dalam waktu dekat.

"Saya sudah memberikan penjelasan yang saya tau, dan semua saya kira clear dan saya dengar kasus Pak AGM (Abdul Gafur Mas'ud) akan P21," tandasnya.

Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa dia sebagai saksi untuk mendalami komunikasi Andi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.

Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-8)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR Bakal Panggil Mendagri Soal Pelantikan 5 Penjabat Gubernur

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 17 Mei 2022, 16:45 WIB
Doli belum mengungkap hal apa saja yang akan didalami dalam pemanggilan tersebut. Jadwal pemanggilan juga belum...
MI/belvania sianturi

Stabilkan Harga Bahan Pokok Sebelum Naikkan BBM, Listrik dan LPG

👤Mediaindonesia 🕔Selasa 17 Mei 2022, 16:43 WIB
Segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus memperhatikan suasana kebatinan yang ada di masyarakat dan kondisi riil...
Dok MI

Gerindra dan PDIP Emoh Terburu-Buru Deklarasikan Koalisi

👤Fachri Audhia Hafiez 🕔Selasa 17 Mei 2022, 15:53 WIB
"PDIP itu enggak perlu koalisi juga sudah bisa mengusung, itu saja dipahami," ujar...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya