Selasa 10 Mei 2022, 06:34 WIB

KPK akan Periksa Andi Arief, Hari Ini

Candra Yuri Nuralam | Politik dan Hukum
KPK akan Periksa Andi Arief, Hari Ini

ANTARA/Rivan Awal Lingga
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief (tengah).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merencanakan pemeriksaan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief, hari ini, Selasa (10/5). Dia seharusnya diperiksa kemarin dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Penajam Paser Utara (PPU).

"Yang bersangkutan mengonfirmasi untuk kembali hadir pada Selasa, 10 Mei 2022," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (10/5).

Andi, kemarin, mangkir saat dimintai keterangan oleh penyidik KPK. Dia mengaku sedang berada di Lampung bersama keluarganya.

Baca juga: Andi Arief Berjanji Kooperatif Membeberkan Informasi ke KPK

Namun, dia berjanji kooperatif jika dimintai keterangan oleh KPK. Dia bakal memberikan semua informasi yang dibutuhkan penyidik saat diperiksa nanti.

"Intinya apapun kebutuhan KPK saya siap bantu, mungkin ada keterangan yang dibutuhkan dari saya," kata Andi melalui keterangan tertulis, Senin (9/5).

Ini merupakan pemeriksaan kedua untuk Andi. KPK pernah memeriksa dia sebagai saksi untuk mendalami komunikasi Andi dengan Bupati nonaktif PPU Abdul Gafur Mas'ud untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Demokrat.

KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka, yakni pemberi sekaligus pihak swasta, Ahmad Zuhdi.

Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-1)

Baca Juga

Dok. MI

Jaksa Dinilai tidak Optimal Buktikan Unsur Sistematis dalam Peristiwa Paniai

👤Tri Subarkah 🕔Kamis 29 September 2022, 15:36 WIB
Sidang kedua kasus pelanggaran HAM berat Peristiwa Paniai memiliki agenda pemeriksaan saksi. Namun, persidangan tersebut didominasi narasi...
Dok MI

Seleksi Jabatan Dirjen Imigrasi Dibuka

👤Mediaindonesia.com 🕔Kamis 29 September 2022, 15:27 WIB
Lowongan Terbuka Dirjen Imigrasi untuk...
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Restoratif Justice dalam Kasus Korupsi untungkan Koruptor

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 29 September 2022, 14:39 WIB
Herdiansyah menyoroti sikap Komisi III yang tidak mendalami gagasan Johanis tersebut. Ia berpendapat, ide RJ untuk tipikor kemungkinan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya