Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
"Ndak pernah, orang itu menuduh saya," tegas Marzuki
"Polri tidak mengeluarkan izin," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Jumat (5/3).
"Beliau ada di kantor," kata Juri Ardiantoro kepada wartawan, Jakarta, Jumat (5/3).
Partai Demokrat meminta perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada pemerintah.
Partai NasDem menyatakan keprihatinannya yang mendalam atas kemelut yang terjadi atas Partai Demokrat.
Penyelenggaraan kongres luar biasa (KLB) yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, bertentangan dengan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat.
AHY mengatakan sekitar 93% pemilik suara sah berada di daerah masing-masing. Mereka tidak melakukan penerbangan ke Sumatera Utara untuk mengikuti KLB.
Jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.
Para ketua DPC sudah mengajukan permintaan sebelum KLB digelar.
SBY mengatakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang berlangsung di Sumatera Utara tidak sah dan ilegal.
SBY kecewa dengan tindakan Moeldoko yang dinilainya tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Partai Demokrat melakukan kudeta AHY.
"Yang jauh lebih penting dari urusan internal Partai Demokrat, alangkah baiknya Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) tidak boleh merangkap Ketua Umum Partai,"
"Dalam hal ini Kemenkum dan HAM akan bersikap objektif berdasarkan konstitusi yang berlaku dan tidak akan mengambil keputusan dengan cepat melainkan hati-hati, cermat dan berimbang,"
JURU bicara Perhimpunan Pergerakan (PPI) Indonesia Gerry membantah keterlibatan Ketua PPI Anas Urbaningrum dan lembaganya dalam KLB Partai Demokrat yang memilih Muldoko jadi ketum.
Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat pun menilai Moeldoko sosok melupakan jasa yang diberikan orang lain kepadanya.
Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng menyebut ucapan Moeldoko soal acara kumpul-kumpul sebagai aktivitas biasa terbantahkan dengan menerima keputusan KLB
Persoalan itu baru akan menjadi masalah hukum jika hasil KLB didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM.
Belajar dari pengalaman terdahulu, bisa dibilang kepengurusan Demokrat versi KLB punya peluang 50:50 untuk diakui pemerintah.
Hubungan Moeldoko dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Soesilo Bambang Yudhoyono sebelum terjadi KLB terbilang harmonis.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM dapat mengambil keputusan secara bijak dan netral mengenai KLB.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved