Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Demokrat masih menunggu keterangan resmi dari Polri menyoal dugaan kadernya yang juga anggota DPR, DK melakukan pelecehan seksual.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra saat dihubungi mengatakan DPP baru mengetahui kabar ini dari awak media dan belum mendapatkan informasi resmi.
"Kami juga baru dengarnya dari teman-teman wartawan dan belum dapat informasi resmi apa-apa dari pihak kepolisian," ujarnya, Kamis (14/7)
Dia memastikan akan memberikan keterangan resmi terkait sikap partai setelah mendapat informasi valid dan resmi.
Baca juga: MKD akan Rapat Bahas Anggota DPR Terlapor Dugaan Pelecehan Seksual
"Begitu badan terkait di internal kami sudah mendapatkan informasi jelas terkait ini, dan datanya diberikan kepada kami, baru kami bisa merespon secara resmi. Tentu kalau yang bersangkutan memang benar melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan, sikap kami sangat jelas," tegasnya.
Sebelumnya seorang anggota DPR berinisial DK dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencabulan di Jakarta, Semarang dan Lamongan. Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman menanggapi laporan tersebut dan akan memproses sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Beracara MKD. (OL-4)
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyebut pengangktifan kembali Adies Kadir sebagai anggota DPR RI tidak perlu diumumkan. Adapun, Adies Kadir terlihat menghadiri rapat paripurna di DPR RI.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa Eko Hendro Purnomo, yang lebih dikenal sebagai Eko Patrio, terbukti melanggar kode etik DPR RI.
MKD DPR RI memutuskan menindaklanjuti laporan terhadapĀ Adies Kadir, Surya Utama atau Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, Nafa Indria Urbach, dan Ahmad Sahroni.
MKD DPR RI tidak mengenal istilah anggota DPR non-aktif, bahkan didalam UU MD3.
Tujuh Anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntut dari rangkaian aksi unjuk rasa.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved