Terkait RUU Sisdiknas, DPR Minta Presiden Panggil Mendikbud-Ristek

WAKIL Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim terkait RUU Sisdiknas. Sebab, isu yang sudah ramai di tengah publik itu perlu diketahui oleh Presiden.

"Jadi harapan saya, Presiden segera memanggil menteri untuk diminta penjelasan kenapa sampai berlarut-larut ditolak penyelenggara pendidikan publik," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (1/6).

Politikus Partai Demokrat itu menilai bahwa isu RUU Sisdiknas yang mendapat banyak penolakan dari penyelenggara pendidikan harus sudah sampai ke telinga Presiden.

Meski RUU itu sendiri masih pada tahap awal, Presiden perlu mengetahuinya karena pandidikan merupakan salah satu isu penting.

"Kemdikbudristek telah mengeluarkan statement katanya belum waktunya disampaikan pada Presiden. Tapi seharusnya untuk isu-isu krusial yang meresahkan masyarakat dan terjadi banyak penolakan, mustinya hal ini sudah sampai di Presiden," ujar Dede.

"Baik dari pembantu menteri atau dari staff presiden lainnya. Karena ini bukan hal yang baru kemarin ramai, tapi sudah berbulan-bulan," jelasnya.

Baca juga: Istana: Memang Belum Waktunya Revisi UU Sisdiknas Diketahui Presiden

"Memang kalau tiap kementerian ada skala prioritas yang perlu dilaporkan. Tapi jika kita lihat Presiden sangat responsif terhadap hal yang viral di masyarakat," kata Dede.

"Rasanya soal Sisdiknas ini juga harusnya disampaikan ke Presiden. Karena sudah menjadi viral diantara pelaku pendidikan," tambahnya.

Tidak sebatas RUU Sisdiknas, Dede menambahkan bahwa isu lain seperti PPPK Guru juga perlu diketahui Presiden. Mengingat, persoalan tersebut hingga hari ini juga masih ramai di tengah publik. Banyak PPPK yang sudah lulus seleksi tapi belum menerima SK.

"Termasuk juga soal Guru PPPK yang sampai saat ini masih banyak blm diberikan SK atau gaji di daerah. Hambatannya dimana?," kata dia.

Sebelumnya, Presiden mengaku belum mengetahui adanya perubahan RUU Sisdiknas.

Dalam pertemuannya dengan sejumlah aliansi penyelenggara pendidikan, Jokowi menyampaikan akan mamanggil Mendikbud-Ristek untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.(Van/OL-09)