Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
POLITIKUS Partai Demokrat Syarief Hasan mengkritisi kriteria calon presiden (capres) yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Salah satu kriteria yang disinggung Prabowo yaitu figur capres harus berpengalaman.
"Jadi saya pikir itu kriteria yang sangat menyesatkan," kata Syarief dalam diskusi virtual bertajuk 'Konstelasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional 2024', hari ini.
Syarief mengatakan semua orang sejatinya boleh mengajukan kriteria capres masing-masing. Namun, hal itu tetap bergantung kepada rakyat sebagai pemilih.
"Pemilu itu kan kedaulatannya kedaulatan rakyat sesuai dengan undang-undang ya kan. Pemilu yang merupakan mandat dari pada konstitusi. Bahwa itu adalah kedaulatan rakyat yang harus kita penuhi," ujar Syarief.
Wakil Ketua MPR itu menekankan bahwa siapa pun bisa menjadi presiden. Pemimpin Indonesia tidak mutlak dari figur yang pernah memimpin sebuah negara atau berada di lingkungan pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Popularitas Puan ungguli Ganjar
Syarief menuturkan dari era Presiden pertama RI, Soekarno, sosok kepala negara terpilih tidak punya pengalaman sebagai Kepala Negara. Bahkan, hingga era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sejatinya karier politiknya bermula dari pemimpin daerah.
"Memimpin yang relatif sangat kecil penduduknya, bahkan Kota Bogor mungkin lebih banyak penduduknya, (Jokowi) bisa jadi presiden," ucap Syarief.
Prabowo memiliki kriteria sendiri untuk sosok capres yang cocok pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu disampaikannya di sela pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Sosok capres yakni harus warga negara Indonesia (WNI), sehat jasmani dan rohani. Lalu, punya komitmen dan setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Setia kepada Pancasila, UUD 1945 seutuhnya, tidak sebagai mantra, tapi seutuhnya. Saya kira itu kriteria yang paling penting dan kalau bisa yang berpengalaman," jelas Prabowo di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu, 1 Juni 2022.(OL-4)
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional utang Kereta Cepat.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan bahwa, dalam menghadapi bencana banjir Sumatra yang begitu masif, seluruh elemen pemerintah wajib bergerak cepat dan tepat.
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan bahwa rangkaian banjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dipicu oleh fenomena siklon tropis.
INFRA ConEx 2026 resmi diluncurkan dalam sebuah pertemuan di Semarang, Jawa Tengah.
Jikalahari menilai langkah Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan sumber daya alam (SDA) di Sumatra merupakan koreksi awal penggunaan hutan yang mengesampingkan lingkungan
KLH menjalankan penegakan hukum lingkungan menyusul keputusan Presiden Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan yang menyebabkan bencana banjir di sumatra
LBH Padang menuntut payung hukum tegas seperti Keppres dalam pencabutan 28 izin lingkungan oleh Presiden Prabowo Subianto agar lahan tidak jatuh ke tangan BUMN atau aparat.
PRESIDEN Prabowo Subianto mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra. LBH Padang Adrizal mengingatkan agar memastikan lahan bekas konsesi tak dialihkan
LBH Padang menyoroti langkah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan setelah bencana banjir Sumatra tak boleh hanya pencitraan atau lip service negara
Yusril menegaskan isu-isu teknis seperti mutasi, promosi, dan pendidikan akan tetap menjadi ranah internal kepolisian dan tidak seluruhnya dimuat dalam laporan kepada Presiden.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved