AHY akan Pimpin Komite Nasional  Selesaikan Utang Kereta Cepat

MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pemerintah akan membentuk Komite Nasional Kereta Cepat terkait utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pembentukan komite ini dinilai penting untuk mendorong penyelesaian restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sekaligus menyiapkan pengembangan proyek hingga Surabaya.

Hal tersebut disampaikan AHY usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (20/1) sore. 

Baca juga : Bertemu Purbaya, AHY Bahas Restrukturisasi Utang Kereta Cepat

“Komite ini penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis proyek kereta cepat,” ujar AHY.

Ia menjelaskan, komite nasional tersebut akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan bertindak sebagai koordinator, mengingat proyek kereta cepat berkaitan erat dengan konektivitas, infrastruktur, dan pengembangan wilayah.

"Tentunya kami akan berada di depan dan melibatkan cukup banyak stakeholders," terang Ketua Umum Partai Demokrat itu. 

Baca juga : SBY Tegaskan AHY Pemimpin Tunggal Partai Demokrat: Mataharinya Hanya Satu

Ia menambahkan, Kementerian Keuangan juga akan dilibatkan secara intensif karena aspek pendanaan menjadi faktor krusial dalam pengembangan proyek kereta cepat. 

Terkait rencana pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya yang didanai melalui APBN, AHY tidak menjelaskan secara pasti. Ia menyebut hal tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.
 Saat ini, pemerintah masih memfokuskan perhatian pada restrukturisasi keuangan proyek KCJB.

“Ini masih perlu diskusi dan koordinasi yang lebih ketat. Fokus kami saat ini adalah duduk bersama untuk menyelesaikan restrukturisasi keuangan Jakarta-Bandung,” tegasnya. 

Menurutnya, restrukturisasi ini penting agar tidak menimbulkan risiko yang tidak diinginkan di kemudian hari.

"Kita terlebih dahulu harus fokus pada restrukturisasi keuangan (KCJB). Karena ini juga berkaitan dengan pihak Tiongkok dan keamanan fiskal dari perusahaan-perusahaan yang ada di proyek tersebut," pungkasnya. (H-4)